JEMBRANA — Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana memasuki tahap baru setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan groundbreaking pada Selasa (29/9/2026).
Pengembangan pelabuhan ini diarahkan bukan sekadar untuk memperbesar fasilitas pendaratan ikan, tetapi membangun kawasan perikanan yang terintegrasi dari kegiatan penangkapan, pengolahan, pemasaran hingga distribusi hasil perikanan ke pasar global.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir dalam kegiatan tersebut, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster. Groundbreaking berlangsung di Desa Pengambengan, Jembrana.
Dengan nilai kontrak sekitar Rp1,27 triliun dan dukungan pembiayaan Islamic Development Bank (IsDB), proyek ini menjadi bagian dari program Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase I. KKP menargetkan pengembangan PPN Pengambengan selesai pada akhir 2029.
Dari Pelabuhan Nelayan Menuju Kawasan Perikanan Terintegrasi
PPN Pengambengan selama ini telah berfungsi sebagai pelabuhan perikanan. Pengembangan yang dimulai sekarang membawa perubahan pada skala dan fungsi kawasan.
KKP mencatat luas kawasan pelabuhan akan bertambah dari sekitar 13,5 hektare menjadi 49,3 hektare. Luas kolam pelabuhan juga meningkat dari 24 hektare menjadi 88,3 hektare.
Dengan perluasan tersebut, kapasitas pelabuhan ditargetkan mampu menampung hingga 1.600 kapal, dibandingkan kapasitas sebelumnya sekitar 1.273 kapal.
Pengembangan ini juga disiapkan untuk menampung kapal-kapal perikanan bertonase besar yang sebelumnya beraktivitas di Pelabuhan Benoa.
Artinya, perubahan yang dirancang di Pengambengan bukan hanya pembangunan dermaga atau penambahan kolam labuh. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari rantai usaha perikanan yang lebih panjang.
Target Produksi Ikan dan Lapangan Kerja
Skala pengembangan juga terlihat dari target produksi perikanan yang ditetapkan KKP.
Volume pendaratan ikan di PPN Pengambengan diproyeksikan meningkat dari sekitar 61.300 ton per tahun menjadi 124.000 ton per tahun. Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP juga diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp48 miliar menjadi Rp104 miliar per tahun.
Dari sisi tenaga kerja, KKP memperkirakan pengembangan kawasan tersebut dapat menyerap sekitar 25.000 orang, hampir tiga kali lipat dibandingkan jumlah pekerja saat ini.
Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak yang diharapkan tidak berhenti pada aktivitas nelayan di laut. Ketika ikan yang didaratkan semakin banyak, kebutuhan terhadap pengolahan, penyimpanan, distribusi, logistik, pemasaran dan berbagai jasa pendukung juga ikut meningkat.
Di sinilah pelabuhan dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi kawasan, bukan hanya sebagai tempat kapal datang dan pergi.
WPP 573 Menjadi Wilayah Penopang Perikanan Pengambengan
Secara geografis, PPN Pengambengan memiliki posisi yang berkaitan langsung dengan aktivitas perikanan di wilayah selatan Bali dan Selat Bali.
Profil resmi KKP mencatat PPN Pengambengan menghadap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573, yang mencakup kawasan Samudera Hindia di selatan Jawa-Nusa Tenggara, Laut Sawu dan bagian barat Laut Timor, sementara pelabuhan ini juga berada di kawasan Selat Bali.
WPPNRI 573 merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya perikanan penting. Kajian KKP antara lain mencatat keberadaan berbagai jenis tuna neritik di wilayah tersebut.
Posisi itu menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan infrastruktur perikanan di Pengambengan. Pelabuhan yang lebih besar dan terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Bali dalam menangani hasil tangkapan dari wilayah perairan tersebut.
Dari Ikan Segar ke Produk Bernilai Tambah
Salah satu perubahan utama yang dirancang adalah menghubungkan aktivitas penangkapan dengan industri pengolahan dan pasar.
KKP menyebut jenis ikan yang didaratkan di Pengambengan nantinya akan semakin beragam, termasuk tuna. Hasil perikanan tidak hanya berhenti pada proses pendaratan, tetapi diarahkan masuk ke pengolahan, pemasaran dan distribusi.
Menteri Trenggono berharap Pengambengan dapat menjadi tempat bagi produk ikan berkualitas tinggi yang memiliki peluang untuk langsung diarahkan ke pasar ekspor.
Jika rantai tersebut berjalan sesuai rencana, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak hanya berasal dari ikan yang ditangkap nelayan. Nilai tambah juga dapat muncul melalui proses sortasi, penyimpanan dingin, pengolahan, pengemasan, logistik dan pemasaran.
Bagi masyarakat Jembrana, perubahan tersebut membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan pelabuhan.
Ekonomi Bali Tidak Hanya Bergantung pada Pariwisata
Gubernur Bali Wayan Koster menyebut pengembangan PPN Pengambengan sejalan dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali, yang menempatkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang dapat menopang perekonomian Bali selain pariwisata.
Selain kelautan dan perikanan, konsep tersebut juga mencakup sektor pertanian, industri berbasis branding Bali, UMKM, serta ekonomi kreatif dan digital.
Koster menyebut pembangunan PPN Pengambengan telah lama menjadi keinginan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan perekonomian berbasis kelautan.
“Mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah mewujudkan program ini,” ujar Koster.
Ia berharap keberadaan pelabuhan tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama bagi masyarakat Jembrana.
Bukan Hanya Pelabuhan, tetapi Ekosistem Ekonomi Baru
KKP juga merancang PPN Pengambengan sebagai pelabuhan yang menggabungkan aktivitas perikanan modern dengan potensi pariwisata.
Konsep pengembangannya mencakup kawasan yang lebih luas, fasilitas yang lebih tertata serta operasional yang dirancang dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pelabuhan tersebut diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas perikanan sekaligus berpotensi menjadi tujuan wisata baru di wilayah barat Bali.
Namun, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan luas kawasan.
KKP menyatakan proses pengembangan juga harus mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha perikanan skala kecil dan besar serta nelayan tradisional setempat. Artinya, modernisasi pelabuhan perlu berjalan beriringan dengan keberadaan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan.
Hal tersebut penting karena pembangunan infrastruktur perikanan pada akhirnya diukur bukan hanya dari jumlah kapal yang dapat dilayani, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dirasakan nelayan, pekerja, pelaku usaha dan masyarakat sekitar.
Jembrana Menunggu Dampak Nyata
Groundbreaking 29 September 2026 menjadi awal dari pekerjaan fisik yang diproyeksikan berlangsung hingga akhir 2029.
Dalam beberapa tahun ke depan, perubahan fisik kawasan Pengambengan akan menjadi bagian yang mudah terlihat. Yang lebih penting adalah perubahan pada aktivitas ekonomi di belakangnya: apakah hasil tangkapan semakin memiliki nilai tambah, apakah kesempatan kerja bertambah, apakah nelayan mendapatkan akses pasar yang lebih baik, dan apakah industri pengolahan dapat tumbuh di sekitar pelabuhan.
Jika seluruh rencana berjalan sesuai desain, PPN Pengambengan tidak hanya menjadi infrastruktur baru di pesisir Jembrana. Pelabuhan ini diharapkan menjadi simpul yang menghubungkan laut, nelayan, industri, perdagangan dan pasar.
Bagi Bali, pembangunan tersebut sekaligus menjadi ujian untuk membuktikan bahwa ekonomi kelautan dapat berkembang sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.
Bagi Jembrana, tantangannya lebih konkret: memastikan investasi besar yang masuk ke Pengambengan benar-benar menciptakan manfaat ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar