Kamis, 30 Juli 2026

100 Tahun Rarud Batur, Menelusuri Sejarah Desa Lama dan Pura Ulun Danu Batur

Peringatan 100 Tahun Rarud Batur menjadi momentum mengenang letusan Gunung Batur 1926 sekaligus menelusuri kembali jejak Desa Adat Batur lama di kawasan Batur Let.

Rarud Batur dan Jejak Desa Lama

BANGLI — Desa Adat Batur memperingati 100 Tahun Rarud Batur (1926–2026) melalui rangkaian Paiketan Karya yang diawali dengan Upacara Melaspas Purwa Mandala Pura Ulun Danu Batur, Rabu (29/7/2026).

Upacara tersebut dilaksanakan di kawasan Purwa Mandala atau Batur Let, yang diyakini sebagai lokasi Desa Adat Batur lama beserta Pura Ulun Danu Batur sebelum letusan besar Gunung Batur pada tahun 1926.

Kawasan Batur Let berada di kaki Gunung Batur, meliputi area sekitar Pura Jati hingga jalur menuju Desa Songan A, dan menjadi bagian penting dari jejak sejarah serta perjalanan masyarakat Desa Adat Batur.

Peringatan 100 Tahun Rarud Batur bukan sekadar pelaksanaan upacara keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang salah satu peristiwa penting dalam perjalanan masyarakat Batur.

Rarud Batur merupakan sebutan bagi peristiwa letusan besar Gunung Batur pada tahun 1926 yang menghancurkan permukiman masyarakat Batur lama beserta kawasan suci Pura Ulun Danu Batur. Peristiwa tersebut menyebabkan masyarakat meninggalkan kampung halamannya atau rarud (mengungsi), menyelamatkan pratima serta pelinggih yang masih dapat diselamatkan, kemudian mengungsi ke Desa Bayung Gede.

Dari tempat pengungsian tersebut, masyarakat Batur kemudian membangun kembali permukiman dan pusat kegiatan adat di lokasi Desa Batur yang sekarang.

Batur Let, Titik Sejarah Desa Adat Batur

Upacara Melaspas tahun ini dilaksanakan di Purwa Mandala, kawasan yang oleh masyarakat Batur dikenal sebagai Batur Let atau Titik Nol Batur.

Kawasan tersebut diyakini sebagai pusat permukiman Desa Adat Batur lama sekaligus lokasi berdirinya Pura Ulun Danu Batur sebelum letusan Gunung Batur tahun 1926.

Penetapan Purwa Mandala sebagai titik sejarah tersebut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan Desa Adat Batur selama bertahun-tahun melalui kajian berbagai dokumen, termasuk foto-foto peninggalan masa Hindia Belanda, yang dipadukan dengan pengetahuan adat serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Penelusuran tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memahami kembali jejak Desa Adat Batur sebelum masyarakat berpindah setelah letusan 1926. Karena itu, Batur Let tidak hanya dipandang sebagai sebuah kawasan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Batur.

Kedudukan Batur dalam Sejarah dan Budaya Bali

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali menyampaikan bahwa kawasan Batur memiliki kedudukan penting dalam sejarah, budaya, dan spiritualitas Bali.

Mengacu pada Sastra Batur Kalawasan, kawasan Batur dipandang sebagai salah satu sumber peradaban Bali yang perlu dijaga melalui pelestarian kawasan, penghormatan terhadap warisan leluhur, serta pengelolaan yang tetap memperhatikan kesucian, budaya, dan kelestarian alam.

Pandangan tersebut menempatkan jejak sejarah Batur tidak hanya sebagai bagian dari perjalanan masyarakat setempat, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki arti lebih luas bagi Bali.

Sejarah Pura Ulun Danu Batur Setelah Letusan 1926

Keberadaan Purwa Mandala juga mengingatkan masyarakat bahwa sejarah Pura Ulun Danu Batur tidak berhenti setelah letusan tahun 1926.

Setelah masa pengungsian, masyarakat Batur membangun kembali pusat desa beserta Pura Penataran Agung Ulun Danu Batur di lokasi yang sekarang.

Sementara itu, di kawasan sekitar Danau Batur masih terdapat beberapa pura yang memiliki keterkaitan sejarah dan fungsi keagamaan dengan Pura Ulun Danu Batur.

Kondisi inilah yang kerap menimbulkan anggapan seolah terdapat beberapa Pura Ulun Danu Batur. Padahal, masing-masing memiliki latar belakang sejarah dan fungsi yang berbeda dalam tradisi keagamaan masyarakat Batur.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjalanan sejarah Batur dan keberadaan kawasan sucinya tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi setelah letusan Gunung Batur 1926.

Sejarah Batur Let Masih Terus Ditelusuri

Meski demikian, hingga kini belum ditemukan keterangan tertulis yang secara rinci menjelaskan hubungan historis masing-masing pura maupun batas kawasan Batur Let dalam sumber-sumber yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Sejumlah informasi tersebut masih banyak diwariskan melalui tradisi lisan dan pengetahuan para pengelingsir Desa Adat Batur.

Karena itu, penelusuran terhadap sejarah kawasan Purwa Mandala masih terus dilakukan sebagai upaya memperkaya pemahaman mengenai asal-usul Desa Adat Batur dan kawasan suci Batur.

Bagian ini menjadi penting karena tidak semua informasi mengenai sejarah Batur dapat langsung ditempatkan sebagai fakta tertulis yang telah terdokumentasi secara lengkap. Penelusuran melalui dokumen, pengetahuan adat, serta tradisi lisan menjadi bagian dari proses untuk memahami jejak sejarah tersebut secara lebih utuh.

100 Tahun Rarud Batur dan Batur Village Festival

Sebagai bagian dari peringatan 100 Tahun Rarud Batur, Desa Adat Batur juga menggelar Batur Village Festival pada 2–8 Agustus 2026.

Festival yang mengusung tema “Batur Matangi – Sebuah Kesadaran akan Kebangkitan” tersebut menjadi ruang untuk mengajak masyarakat memahami kembali perjalanan sejarah Batur melalui kegiatan budaya, edukasi, dan napak tilas.

Salah satu agenda utamanya adalah napak tilas pada 3 Agustus yang menelusuri kembali perjalanan masyarakat dari kawasan Purwa Mandala atau Batur Let menuju Desa Bayung Gede, sebagai tempat pengungsian setelah letusan Gunung Batur tahun 1926, sebelum akhirnya membangun kembali Desa Batur di lokasi yang sekarang.

Napak tilas tersebut menjadi salah satu cara untuk menghubungkan kembali jejak perjalanan masyarakat Batur pada masa lalu dengan kehidupan masyarakat Batur saat ini.

Dari Rarud Menuju Kebangkitan

Melalui rangkaian upacara, festival, dan napak tilas tersebut, peringatan 100 Tahun Rarud Batur tidak hanya menjadi momentum mengenang bencana letusan Gunung Batur pada tahun 1926, tetapi juga menjadi ajakan bagi masyarakat untuk memahami perjalanan panjang lahirnya kembali Desa Adat Batur.

Semangat “Batur Matangi” atau kebangkitan menjadi pengingat bahwa di balik peristiwa besar tersebut tersimpan kisah ketangguhan masyarakat dalam membangun kembali kehidupan, menjaga adat dan warisan spiritual, serta merawat jejak sejarah yang menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat Batur hingga kini.

Baca juga : Tumpek Krulut: Sejarah, Makna, dan Warisan Spiritualitas dalam Tradisi Hindu Bali


Rabu, 29 Juli 2026

Tumpek Krulut: Sejarah, Makna, dan Warisan Spiritualitas dalam Tradisi Hindu Bali

Ilustrasi — Gamelan dan persembahyangan dalam kehidupan budaya Bali, yang turut menjadi bagian dari pembahasan makna dan tradisi Tumpek Klurut.

Di balik denting gamelan dan khidmatnya persembahyangan, Rahina Tumpek Krulut menyimpan sejarah, filosofi, dan warisan spiritual yang telah menjaga harmoni kehidupan masyarakat Bali selama berabad-abad. Berikut makna, tradisi, dan nilai luhur yang masih diwariskan hingga saat ini.

DENPASARRahina Tumpek Krulut merupakan salah satu hari suci umat Hindu di Bali yang diperingati setiap Saniscara Kliwon Wuku Krulut atau setiap 210 hari dalam sistem kalender Pawukon Bali. Pada tahun 2026, Rahina Tumpek Krulut jatuh pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Hari suci ini menjadi momentum untuk memuliakan seni, merawat taksu, serta menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

Di tengah perkembangan zaman yang terus bergerak cepat, Tumpek Krulut tetap menjadi warisan budaya dan spiritual yang hidup di tengah masyarakat Bali. Tradisi ini tidak hanya diwujudkan melalui persembahyangan, tetapi juga melalui penghormatan terhadap seni budaya yang selama berabad-abad menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Hindu di Pulau Dewata.


Tahukah Anda?

Sejarah Tumpek Krulut

Tumpek Krulut merupakan salah satu dari enam Rahina Tumpek dalam sistem kalender Pawukon Bali. Kalender tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad ini menjadi pedoman masyarakat Bali dalam menentukan hari-hari suci keagamaan, kegiatan adat, hingga berbagai aktivitas sosial budaya. Keenam Tumpek memiliki makna yang berbeda sebagai bentuk penghormatan terhadap berbagai ciptaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Dalam urutan Pawukon, Tumpek Krulut berada setelah Tumpek Wariga (Tumpek Uduh) dan sebelum Tumpek Uye (Tumpek Kandang). Kehadirannya menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia tidak hanya membutuhkan kecukupan secara lahiriah, tetapi juga keseimbangan batin melalui seni, etika, dan spiritualitas.

Mengapa Tumpek Krulut Dilaksanakan pada Saniscara Kliwon Wuku Krulut?

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah mengapa Tumpek Krulut selalu diperingati tepat pada Saniscara Kliwon Wuku Krulut dalam sistem penanggalan Pawukon Bali. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber, termasuk Lontar Sundarigama yang menjadi salah satu rujukan utama pelaksanaan hari-hari suci umat Hindu di Bali, memang ditegaskan bahwa Tumpek Krulut dilaksanakan pada hari tersebut sebagai momentum pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi-Nya sebagai Dewa Iswara, sekaligus sebagai hari penyucian seni, gamelan, dan nilai-nilai keharmonisan. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan sumber primer yang secara eksplisit menjelaskan alasan historis maupun filosofis mengapa Wuku Krulut dipilih sebagai waktu pelaksanaan upacara tersebut. Sejumlah budayawan dan akademisi memberikan berbagai penafsiran yang mengaitkan Wuku Krulut dengan konsep harmoni (lulut), seni, dan keseimbangan kehidupan, tetapi penafsiran tersebut merupakan hasil kajian filosofis yang berkembang kemudian dan belum dinyatakan secara tegas dalam naskah lontar yang menjadi dasar penetapan hari sucinya. Dengan demikian, berdasarkan kajian yang tersedia saat ini, dapat dipahami bahwa tradisi pelaksanaan Tumpek Krulut telah diwariskan secara turun-temurun sebagai ketetapan dalam sistem Pawukon, sementara alasan khusus mengenai pemilihan hari tersebut masih menjadi ruang kajian yang terbuka bagi para filolog, budayawan, maupun akademisi yang meneliti sastra dan kalender tradisional Bali.

Makna Kata Krulut

Secara etimologis, istilah Krulut diyakini berasal dari kata lulut, yang berarti luluh, menyatu, atau selaras. Dari makna tersebut berkembang filosofi bahwa seni memiliki kekuatan untuk melembutkan hati manusia, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan kehidupan yang damai dan harmonis.

Dalam perkembangannya, Tumpek Krulut juga dikenal sebagai Rahina Tresna Asih. Namun, makna kasih sayang dalam Tumpek Krulut tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antarmanusia, melainkan juga sebagai penghormatan kepada Tuhan, kepedulian terhadap sesama, pelestarian budaya, dan keseimbangan dengan alam sebagaimana diajarkan dalam filosofi Tri Hita Karana.

Tumpek Krulut dalam Lontar Hindu Bali

Makna Rahina Tumpek Krulut dijelaskan dalam sejumlah sastra Hindu Bali, di antaranya Lontar Sundarigama, Lontar Aji Prakempa, Lontar Aji Gurnita, serta Purwa Gara Sesana. Dalam berbagai lontar tersebut dijelaskan bahwa Tumpek Krulut merupakan dewasa ayu, yakni hari yang baik untuk memuliakan sarwa tetangguran, yaitu seluruh perangkat gamelan dan alat musik tradisional yang digunakan sebagai sarana mengiringi pelaksanaan yadnya.

Dalam tradisi Hindu Bali, gamelan bukan sekadar alat musik. Denting gong, gender, rindik, angklung, semarapegulingan, dan berbagai instrumen karawitan lainnya diyakini menghadirkan suasana sakral yang mampu menumbuhkan keteduhan batin, mempererat persaudaraan, serta mengiringi setiap pelaksanaan upacara suci.

Lontar Aji Prakempa juga menjelaskan bahwa seni karawitan Bali dibangun di atas empat landasan utama, yaitu tatwa (filsafat), susila (etika), lango (estetika), dan gegebug (teknik). Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa seni dalam budaya Bali bukan hanya keterampilan memainkan gamelan, tetapi juga jalan pembentukan karakter, etika, dan spiritualitas manusia.

Tradisi Masyarakat Bali

Pada Rahina Tumpek Krulut, masyarakat Hindu di berbagai wilayah Bali melaksanakan persembahyangan di pura keluarga, pura desa, maupun sanggar seni. Bale gong dibersihkan, perangkat gamelan dihiasi janur dan bunga, kemudian dihaturkan banten sebagai ungkapan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi Dewa Iswara, yang dimuliakan sebagai sumber kesucian, keindahan, dan taksu.

Di sejumlah desa adat, para seniman kembali memainkan tabuh-tabuh sakral setelah persembahyangan. Tradisi ini menjadi simbol bahwa seni bukan sekadar warisan leluhur, melainkan napas kehidupan masyarakat Bali yang menghubungkan nilai budaya, spiritualitas, dan kebersamaan.

Bagi masyarakat Bali, suara gamelan bukan hanya menghasilkan harmoni nada, tetapi juga menjadi bahasa budaya yang menyatukan generasi. Dari bale banjar hingga pelataran pura, seni terus hidup karena diwariskan dengan penuh ketulusan, pengabdian, dan rasa hormat kepada para leluhur.

Di balik seluruh rangkaian tersebut tersimpan pesan yang sangat mendalam. Kemajuan sebuah peradaban tidak hanya diukur dari pembangunan fisik maupun perkembangan teknologi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga seni, budaya, etika, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Implementasi Nilai Tumpek Krulut

Semangat yang terkandung dalam Rahina Tumpek Krulut terus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Bali. Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis secara serentak pada Sabtu, 1 Agustus 2026, di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota se-Bali.

Program tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Tumpek Krulut, yakni memuliakan kehidupan melalui kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, masyarakat diajak memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Bali yang sehat, harmonis, dan sejahtera.


Sudut Pandang

Rahina Tumpek Krulut mengajarkan bahwa warisan terbesar para leluhur Bali bukanlah bangunan megah ataupun benda-benda bersejarah, melainkan nilai-nilai luhur yang terus hidup dalam keseharian masyarakat. Ketika denting gamelan masih mengiringi setiap upacara, ketika para seniman tetap berkarya dengan penuh pengabdian, dan ketika generasi muda terus belajar mencintai budayanya, sesungguhnya Bali sedang menjaga jati dirinya.

Tradisi akan tetap lestari bukan karena sekadar diperingati setiap 210 hari, melainkan karena dipahami, dihayati, dan diwariskan dengan penuh kesadaran kepada generasi berikutnya. Di tengah arus modernisasi, Rahina Tumpek Krulut menjadi pengingat bahwa seni, budaya, dan spiritualitas bukanlah warisan masa lalu, tetapi fondasi yang akan terus menguatkan masa depan Bali.


72 Putra-Putri Terbaik Bali Mulai Digembleng, Bersiap Kibarkan Merah Putih pada HUT RI ke-81


DENPASAR – Sebanyak 72 Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Bali Tahun 2026 resmi memulai Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang berlangsung di Hotel Puri Nusa Indah, Denpasar, mulai 28 Juli hingga 18 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali ini menjadi tahapan akhir sebelum para peserta menjalankan tugas sebagai pengibar Duplikat Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bali.

Sebanyak 36 peserta putra dan 36 peserta putri mengikuti Pusdiklat setelah berhasil melewati proses seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Mereka merupakan pelajar terbaik yang mewakili seluruh daerah di Bali dan telah dinyatakan lolos melalui proses seleksi yang berlangsung selama beberapa bulan.

Selama kurang lebih tiga minggu, para peserta akan menjalani pembinaan intensif yang meliputi pelatihan peraturan baris-berbaris, tata upacara bendera, pembinaan fisik dan mental, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta penguatan nilai-nilai Pancasila. Seluruh rangkaian pendidikan tersebut dirancang untuk membentuk Paskibraka yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan upacara kenegaraan, tetapi juga karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sebagai satu tim.

Puncak dari seluruh proses pelatihan ini adalah pelaksanaan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Bali pada 17 Agustus 2026. Setelah itu, para peserta juga dijadwalkan kembali bertugas dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tingkat Provinsi Bali pada 1 Juni 2027 sebagai bagian dari pengabdian mereka kepada daerah dan bangsa.

Lebih dari sekadar mempersiapkan sebuah upacara, Pusdiklat Paskibraka menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda. Nilai-nilai disiplin, integritas, kepemimpinan, gotong royong, dan cinta tanah air yang ditanamkan selama pelatihan diharapkan terus melekat dan menjadi bekal dalam kehidupan para peserta, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Pelaksanaan Pusdiklat ini juga menjadi hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Bali, sekolah, pelatih, pembina, tenaga kesehatan, serta berbagai pihak yang bersama-sama mendukung pembinaan generasi muda melalui program Paskibraka.

Bagi masyarakat Bali, ke-72 peserta ini membawa harapan yang sama. Mereka berasal dari latar belakang daerah, sekolah, dan keluarga yang berbeda, namun dipersatukan oleh satu tujuan, yakni mengemban tugas kehormatan sebagai pengibar Merah Putih di tingkat provinsi. Saat bendera Merah Putih berkibar pada 17 Agustus mendatang, masyarakat tidak hanya akan menyaksikan prosesi upacara, tetapi juga melihat semangat, kerja keras, dan dedikasi putra-putri terbaik Bali yang telah dipersiapkan melalui proses panjang untuk mengemban amanah tersebut.


Baca juga : Dari Badung dan Karangasem untuk Indonesia, Dua Pelajar Bali Siap Kibarkan Merah Putih di Istana Negara

Dari Badung dan Karangasem untuk Indonesia, Dua Pelajar Bali Siap Kibarkan Merah Putih di Istana Negara



DENPASAR – Dua putra-putri terbaik Bali kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. I Made Dwi Sathya Kurniawan dari Kabupaten Badung dan Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani dari Kabupaten Karangasem resmi terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional Tahun 2026, sebuah kehormatan yang hanya diraih oleh pelajar-pelajar terbaik dari seluruh Indonesia.

Keberhasilan keduanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali. Dari enam pelajar terbaik yang dikirim Pemerintah Provinsi Bali untuk mengikuti seleksi tingkat pusat, hanya satu putra dan satu putri yang berhasil menembus seleksi nasional. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda Bali mampu bersaing di tingkat nasional melalui kerja keras, disiplin, serta semangat pantang menyerah.

Sebelum bertolak mengikuti pendidikan dan pelatihan, kedua pelajar tersebut diterima langsung oleh Gubernur Bali di Jayasabha, Denpasar. Dalam kesempatan itu, Gubernur didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, serta orang tua masing-masing peserta.

Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas keberhasilan yang diraih sekaligus berpesan agar kedua wakil Bali mampu menjaga nama baik daerah selama menjalankan tugas negara.

"Tunjukkan kemampuan terbaik, jaga nama baik Bali, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadilah teladan bagi generasi muda serta buktikan bahwa putra-putri Bali mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," pesan Gubernur Wayan Koster.

Setelah dinyatakan lolos seleksi nasional, kedua wakil Bali akan mengikuti Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Nasional selama kurang lebih 40 hari. Selama masa tersebut, mereka tidak hanya berlatih Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan formasi pengibaran bendera, tetapi juga mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila, kepemimpinan, karakter, bela negara, kerja sama tim, hingga pembinaan fisik dan mental sebagai bekal menjalankan tugas kenegaraan pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung generasi muda berprestasi, Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan kedua peserta, termasuk bantuan kebutuhan selama pendidikan dan pelatihan serta fasilitas bagi keluarga yang mendampingi ke Jakarta. Perhatian khusus juga diberikan kepada Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani, yang dibesarkan oleh sang ibu sejak kepergian ayahnya. Pemerintah Provinsi Bali memastikan keluarga yang mendampingi memperoleh dukungan penuh sebagai bentuk kepedulian terhadap perjuangan putri terbaik Bali tersebut.

Keberhasilan I Made Dwi Sathya Kurniawan dan Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani bukan hanya menjadi prestasi pribadi, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Bali. Di balik seragam Paskibraka yang akan dikenakan di Istana Negara, tersimpan proses panjang, latihan yang disiplin, pengorbanan, serta semangat untuk mengabdi kepada bangsa.

Saat Sang Merah Putih berkibar pada Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia nanti, masyarakat Bali memiliki alasan untuk ikut bangga. Sebab, di antara putra-putri terbaik Indonesia yang bertugas di Istana Negara, akan berdiri dua generasi muda Pulau Dewata yang membawa nama Bali dengan penuh kehormatan.



Baca juga : Menuju Upacara Kemerdekaan, Putra-Putri Terbaik Bali Ikuti Pusdiklat Paskibraka 2026

Senin, 27 Juli 2026

Bali Bersiap Menjadi Tuan Rumah World Climbing Series 2027



Denpasar — Bali membuka peluang menjadi tuan rumah ajang panjat tebing dunia, World Climbing Series 2027. Persiapan fasilitas wall panjat tebing berstandar internasional menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi tersebut di Pulau Dewata.

Rencana pembangunan fasilitas panjat tebing dengan standar internasional mencakup beberapa nomor pertandingan utama, seperti speed, lead, dan bouldering. Kehadiran venue tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kompetisi dunia sekaligus mendukung perkembangan olahraga panjat tebing di Bali.

Peluang Bali menjadi tuan rumah semakin kuat dengan adanya rekam jejak prestasi atlet panjat tebing asal daerah ini di tingkat internasional. Salah satunya ditunjukkan oleh atlet asal Kabupaten Buleleng, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang berhasil membawa nama Indonesia di berbagai kejuaraan dunia.

Desak Made Rita mencatat prestasi besar setelah meraih medali emas nomor speed putri pada IFSC Climbing World Championship 2023 yang berlangsung di Bern, Swiss. Prestasi tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam kariernya sekaligus mengantarkannya mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024.

Tidak berhenti di Swiss, atlet kelahiran Bali tersebut kembali menunjukkan konsistensinya di panggung dunia dengan meraih medali emas pada IFSC Climbing World Cup Kraków 2025 di Polandia. Pada tahun yang sama, Desak juga berhasil meraih medali perak dalam IFSC Climbing World Cup Chamonix 2025 di Prancis.

Catatan prestasi tersebut menunjukkan bahwa Bali memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga panjat tebing. Selain mampu melahirkan atlet berkelas dunia, Bali juga memiliki peluang untuk menggabungkan olahraga prestasi dengan sektor pariwisata melalui konsep sport tourism.

Sebelumnya, Bali belum dapat menjadi tuan rumah World Climbing Series karena belum memiliki fasilitas wall panjat tebing yang memenuhi standar internasional. Dengan tersedianya sarana tersebut, Bali diharapkan mampu masuk dalam kalender kompetisi dunia sekaligus membuka ruang pembinaan atlet generasi berikutnya.

Sudut Pandang 

Kesiapan Bali menjadi tuan rumah kompetisi panjat tebing dunia bukan hanya tentang membangun sebuah arena pertandingan. Lebih jauh, hal ini menjadi kesempatan untuk membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan.

Prestasi atlet Bali di panggung internasional membuktikan bahwa potensi daerah mampu bersaing di tingkat global. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas, pembinaan atlet, dan penyelenggaraan event dapat berjalan bersama agar Bali tidak hanya menjadi tempat bertanding, tetapi juga menjadi tempat lahirnya prestasi olahraga dunia.

Penanaman 15.000 Bibit Mangrove Warnai Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Bali

 


DENPASAR – Penanaman sebanyak 15.000 bibit mangrove menjadi bagian dari peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 yang dipusatkan di kawasan Ekowisata Batu Lumbang, Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Minggu (26/7). Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga ekosistem pesisir.

Aksi penanaman tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional pelestarian mangrove yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Selain menjadi momentum peringatan Hari Mangrove Sedunia, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan pesisir dan memperkuat ketahanan lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan rencana untuk mendorong gerakan penanaman mangrove secara rutin setiap bulan dengan melibatkan sekolah, komunitas, pelaku usaha, serta masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas tutupan mangrove sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sejak usia dini.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Bali memiliki lebih dari 3.000 hektare kawasan mangrove yang tersebar di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Jembrana, Klungkung, dan Buleleng. Kawasan ini memiliki peran penting dalam melindungi wilayah pesisir dari abrasi, menjaga habitat berbagai biota laut, serta mendukung keseimbangan ekosistem.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pelestarian mangrove menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan alam di Bali melalui perluasan kawasan hutan dan tutupan vegetasi pesisir.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 23 persen kawasan mangrove dunia, namun masih menghadapi tantangan berupa kerusakan mangrove yang mencapai sekitar 52 ribu hektare setiap tahun. Menurutnya, keberhasilan menjaga ekosistem mangrove akan memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menambahkan bahwa mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon beberapa kali lebih tinggi dibandingkan vegetasi daratan sehingga berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Sudut Pandang

Mangrove merupakan salah satu ekosistem penting yang berfungsi melindungi kawasan pesisir dari abrasi, menjadi habitat berbagai jenis biota laut, serta membantu menjaga kualitas lingkungan. Keberadaannya juga memiliki nilai ekonomi karena mendukung mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Penanaman ribuan bibit mangrove menjadi langkah awal yang positif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada perawatan, pemantauan, dan tingkat kelangsungan hidup tanaman setelah ditanam. Upaya pelestarian akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak.

Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan kerusakan kawasan pesisir, menjaga ekosistem mangrove tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai investasi lingkungan untuk generasi mendatang.

Kamis, 23 Juli 2026

16.794 Rohaniawan di Bali Telah Mendapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

 

BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja di perusahaan. Berbagai kelompok pekerja, termasuk pekerja sektor informal dan profesi tertentu, juga dapat memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.


DENPASAR – Sebanyak 16.794 rohaniawan dari berbagai agama di Bali kini tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para rohaniawan yang selama ini memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat.

Program tersebut telah didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali sejak 2023 dan berlanjut pada tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah juga terus melakukan pembaruan data secara berkala agar kepesertaan tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui program ini, peserta memperoleh manfaat perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan ditanggung sesuai ketentuan hingga proses pemulihan. Sementara itu, apabila peserta meninggal dunia, ahli waris berhak memperoleh santunan, termasuk dukungan beasiswa bagi anak yang memenuhi persyaratan.

Selain memastikan keberlanjutan program yang telah berjalan, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan juga tengah mengkaji sejumlah pengembangan perlindungan sosial lainnya. Di antaranya rencana penyediaan Jaminan Hari Tua bagi rohaniawan, penyusunan regulasi perlindungan bagi pekerja rentan seperti petani dan nelayan, serta penguatan pendataan Pekerja Migran Indonesia melalui sistem terpadu.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar pendataan rohaniawan terus diperbarui melalui koordinasi dengan desa-desa sehingga program jaminan sosial dapat menjangkau penerima yang benar-benar memenuhi kriteria.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan program tersebut dan berharap perlindungan sosial dapat memberikan rasa aman bagi para rohaniawan dalam menjalankan pengabdiannya kepada masyarakat.

Sudut Pandang

Jaminan sosial sering kali identik dengan pekerja formal di perusahaan. Padahal, banyak kelompok masyarakat yang juga memiliki peran penting namun menghadapi risiko pekerjaan yang tidak selalu mendapat perhatian, termasuk para rohaniawan.

Perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bukan hanya memberikan manfaat ketika terjadi musibah, tetapi juga menjadi bentuk kepastian bahwa setiap pekerja memiliki hak atas perlindungan dasar.

Di sisi lain, rencana memperluas perlindungan bagi pekerja rentan seperti petani dan nelayan menunjukkan bahwa jaminan sosial dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Tantangan berikutnya adalah memastikan pendataan yang akurat dan keberlanjutan program sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

Bali Percepat Perlindungan Lahan Pertanian, Jaga Ketahanan Pangan di Tengah Pesatnya Pembangunan

 

Tahukah Anda?

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah kawasan pertanian yang dilindungi agar tidak mudah dialihfungsikan menjadi kawasan nonpertanian. Tujuannya menjaga produksi pangan, melindungi petani, sekaligus memastikan lahan produktif tetap tersedia untuk generasi mendatang.


DENPASAR – Di tengah pesatnya pembangunan dan meningkatnya kebutuhan lahan di Bali, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah bersama untuk melindungi lahan pertanian produktif. Upaya ini dilakukan melalui percepatan pendataan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di seluruh kabupaten dan kota di Bali.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara pembangunan, sektor pariwisata, dan ketahanan pangan. Perlindungan lahan pertanian dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi ruang bagi sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat Bali.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian dokumen tata ruang yang masih berproses, sehingga perlindungan kawasan pertanian dapat segera diperkuat di berbagai daerah.

Selain memberikan kepastian hukum terhadap lahan produktif, kebijakan LP2B juga membuka peluang pemberian berbagai insentif bagi petani, seperti keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dukungan sarana pertanian, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Bagi Bali, perlindungan lahan pertanian memiliki arti yang lebih luas. Selain menjaga produksi pangan, kebijakan ini juga berperan dalam mempertahankan keberlangsungan sistem irigasi tradisional subak, yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia.

Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat pengendalian alih fungsi lahan melalui berbagai regulasi daerah dan penataan ruang, sehingga pembangunan sektor pariwisata maupun investasi dapat tetap berlangsung tanpa mengorbankan lahan pertanian yang produktif.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat penataan ruang, memperkuat perlindungan lahan pertanian, serta mendukung pembangunan Bali yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan ketahanan pangan.

Sudut Pandang

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan merupakan kebutuhan setiap daerah. Namun, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh kemampuan menjaga sumber daya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

Di Bali, lahan pertanian tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya melalui sistem subak yang telah diakui dunia. Karena itu, perlindungan lahan produktif bukan sekadar menjaga sawah tetap hijau, melainkan juga menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan warisan budaya.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi langkah penting agar penataan ruang berjalan lebih terarah. Dengan perencanaan yang baik, pembangunan sektor pariwisata, investasi, dan infrastruktur dapat tetap berkembang tanpa mengurangi ruang bagi pertanian yang menjadi salah satu penyangga keberlanjutan Bali.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi memastikan setiap langkah pembangunan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga sumber daya yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Baca juga:

• Infrastruktur dan Lingkungan Jadi Prioritas untuk Menjaga Pariwisata Bali

• Kunjungan Wisatawan Bali Tembus 16,3 Juta, Saatnya Fokus pada Kualitas Pariwisata?

Infrastruktur dan Lingkungan Jadi Prioritas untuk Menjaga Pariwisata Bali


DENPASAR – Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Namun di saat yang sama, kebutuhan akan infrastruktur, transportasi, serta perlindungan lingkungan juga semakin mendesak. Karena itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali mulai menyelaraskan berbagai program pembangunan agar pertumbuhan pariwisata tetap berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Denpasar, Senin (20/7). Pertemuan ini bertujuan menyinkronkan berbagai program lintas sektor agar pembangunan Bali berjalan lebih terarah dan saling mendukung.

Data kunjungan wisatawan menunjukkan tantangan tersebut semakin nyata. Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri dari lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik. Tingginya mobilitas tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan.

Beberapa tantangan yang menjadi perhatian antara lain kemacetan lalu lintas, peningkatan volume sampah, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, alih fungsi lahan, hingga gangguan terhadap ekosistem. Kondisi tersebut dinilai memerlukan penanganan yang terintegrasi agar tidak mengurangi kualitas Bali sebagai destinasi wisata.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah program menjadi prioritas, di antaranya penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di wilayah yang membutuhkan, peningkatan ketahanan energi, pengembangan transportasi massal, serta pembangunan konektivitas darat dan laut yang lebih terintegrasi.

Pemerintah juga mendorong pengembangan transportasi laut, layanan water taxi, sistem transportasi pengumpan (feeder), serta peningkatan konektivitas pelabuhan dan bandara sebagai bagian dari upaya mengurangi kepadatan lalu lintas dan memperkuat mobilitas masyarakat maupun wisatawan.

Selain pembangunan fisik, perhatian juga diarahkan pada pengendalian alih fungsi lahan, penegakan hukum di bidang lingkungan, penyelarasan tata ruang, serta penyusunan arah pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing pariwisata Bali. Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan tetap memperhatikan karakteristik serta kearifan lokal Bali.

Sudut Pandang

Pariwisata yang terus berkembang merupakan peluang besar bagi perekonomian Bali. Namun, pertumbuhan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur, transportasi, pengelolaan sampah, hingga ketersediaan air bersih.

Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya penting untuk memperlancar mobilitas wisatawan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang setiap hari merasakan dampak langsung dari aktivitas pariwisata.

Di sisi lain, pembangunan juga perlu memperhatikan daya dukung lingkungan dan karakter budaya Bali. Infrastruktur yang memadai akan memberikan manfaat lebih besar apabila dibangun sejalan dengan upaya menjaga alam, mengendalikan alih fungsi lahan, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang selesai, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kunjungan Wisatawan Bali Tembus 16,3 Juta, Saatnya Fokus pada Kualitas Pariwisata?

Ribuan Mahasiswa Turun ke Desa se-Bali, Dorong Solusi bagi Masyarakat

 


Tahukah Anda?

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) masih menjadi bagian dari proses pembelajaran di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga terjun langsung ke masyarakat untuk memahami berbagai persoalan sekaligus berkontribusi mencari solusi sesuai bidang keilmuannya.


DENPASAR – Sebanyak 12.942 mahasiswa dari 39 perguruan tinggi di Bali akan turun ke berbagai desa di seluruh Pulau Dewata melalui Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera. Program ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berbasis desa.

Pelaksanaan program tersebut juga didampingi oleh 953 dosen pembimbing lapangan yang akan mendampingi mahasiswa selama menjalankan kegiatan pengabdian di berbagai wilayah Bali.

Berbagai kegiatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga diarahkan untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat. Fokus program mencakup pengelolaan sampah berbasis sumber, pelestarian lingkungan, penguatan pertanian organik, pengembangan UMKM, pemanfaatan produk lokal Bali, hingga pelestarian adat, seni, budaya, bahasa, aksara, dan kain tenun Bali.

Pemerintah Provinsi Bali menilai desa memiliki peran penting sebagai fondasi pembangunan daerah. Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi yang dimiliki mahasiswa maupun dosen.

Program ini diluncurkan di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dijalankan oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, media, hingga masyarakat.

Kepada para mahasiswa, ia berpesan agar masa pengabdian tidak hanya menjadi bagian dari kewajiban akademik, tetapi juga menjadi kesempatan untuk belajar bersama masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi desa, serta menghadirkan solusi dan inovasi yang memberikan manfaat nyata.

Program ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pemerintah pusat menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah merupakan salah satu cara memperkuat transformasi sosial, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan seperti pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Melalui keterlibatan hampir 13 ribu mahasiswa, program ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil pembelajaran di perguruan tinggi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah.

Sudut Pandang

Program pengabdian masyarakat bukanlah hal baru di lingkungan perguruan tinggi. Namun, tantangan utamanya sering kali bukan pada jumlah peserta, melainkan pada dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kehadiran hampir 13 ribu mahasiswa tentu menjadi potensi besar apabila pengetahuan, penelitian, dan inovasi yang dimiliki mampu diterapkan untuk menjawab persoalan nyata di desa. Sebaliknya, apabila kegiatan hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban akademik, manfaatnya berisiko berhenti setelah program selesai.

Di sisi lain, desa bukan sekadar lokasi pengabdian. Setiap desa memiliki karakter, potensi, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada kemampuan membangun kolaborasi dengan masyarakat, mendengarkan kebutuhan lokal, serta menghasilkan solusi yang dapat terus berkembang setelah mahasiswa kembali ke kampus.

Pada akhirnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya mahasiswa yang terlibat, tetapi juga dari seberapa besar perubahan positif yang mampu dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Bali Perkuat Kepastian Hukum Investasi untuk Dukung Pembangunan yang Lebih Merata



DENPASAR – Bali terus berupaya memperkuat daya saing sebagai daerah tujuan investasi dengan membangun kepastian hukum yang lebih baik. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Pulau Dewata.

Penguatan aspek hukum menjadi salah satu pembahasan dalam Indonesia Insolvency Conference (IIC) 2026 yang digelar di The Meru Sanur, Kamis (16/7). Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan praktik restrukturisasi bisnis dan kepailitan lintas negara di tengah semakin terhubungnya aktivitas ekonomi global.

Seiring meningkatnya arus investasi, hubungan bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut sistem hukum yang mampu memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa, melindungi hak para pihak, serta menciptakan proses yang transparan dan dapat diprediksi.

Bali sendiri tengah mengarahkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian budaya lokal. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perkembangan investasi dan kualitas pembangunan jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan menuju wilayah Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong penyebaran investasi agar tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu.

Salah satu topik utama dalam konferensi adalah pembahasan mengenai UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, sebuah kerangka hukum internasional yang dirancang untuk mempermudah koordinasi penyelesaian perkara restrukturisasi dan kepailitan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dinilai dapat meningkatkan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan investasi lintas negara.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Todotua Pasaribu, menilai bahwa kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam membangun iklim investasi yang kompetitif. Selain kemudahan perizinan, investor juga membutuhkan jaminan bahwa kegiatan usahanya didukung oleh regulasi yang jelas, konsisten, dan memberikan perlindungan hukum.

Di sisi lain, efektivitas pembaruan regulasi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antarlembaga agar implementasinya dapat berjalan secara optimal.

Sudut Pandang

Persaingan menarik investasi saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya insentif atau kemudahan perizinan. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang semakin diperhatikan oleh investor ketika memutuskan menanamkan modal di suatu daerah.

Bagi dunia usaha, kepastian hukum memberikan rasa aman dalam menjalankan bisnis dan menyelesaikan persoalan apabila terjadi sengketa. Sementara bagi pemerintah dan masyarakat, sistem hukum yang kuat dapat mendukung terciptanya investasi yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Namun, kepastian hukum hanyalah salah satu bagian dari ekosistem investasi. Kualitas infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia, konsistensi kebijakan, kemudahan layanan publik, serta komitmen menjaga lingkungan juga menjadi faktor yang saling melengkapi dalam membangun daya saing daerah.

Bagi Bali, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut mampu mendorong pemerataan pembangunan, menghormati karakter budaya lokal, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.



Bali Dikunjungi 16,3 Juta Wisatawan pada 2025. Berkah Ekonomi atau Alarm bagi Infrastruktur?

Bali kembali membuktikan posisinya sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Pulau Dewata menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri dari 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,3 juta wisatawan domestik. Angka ini bahkan hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang sekitar 4,5 juta jiwa.

Data tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Denpasar. Menurutnya, Bali masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisatawan asing di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 45,8% dari total kunjungan nasional.

Dari sisi ekonomi, dampaknya tentu sangat besar. Rata-rata wisatawan mancanegara menghabiskan sekitar US$1.522 setiap kali berkunjung. Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat, perputaran ekonomi sektor pariwisata Bali pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp176 triliun.

Tak heran jika berbagai indikator ekonomi Bali juga menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82%, tingkat kemiskinan berada di angka 3,42% (terendah di Indonesia), tingkat pengangguran sekitar 1,45%, dan pendapatan per kapita masyarakat terus mengalami peningkatan.

Namun, di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah infrastruktur dan lingkungan Bali sudah siap menghadapi lonjakan wisatawan?

Pemerintah Provinsi Bali mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus segera diatasi. Mulai dari kemacetan lalu lintas, meningkatnya volume sampah, alih fungsi lahan, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga tekanan terhadap ekosistem.

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah, seperti memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penyediaan air bersih di daerah rawan, mengembangkan energi berbahan bakar gas, mendorong pertanian organik, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jalur logistik laut agar distribusi kendaraan tidak hanya bergantung pada jalur darat.

Menurut Gubernur Koster, peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci agar Bali tetap nyaman dikunjungi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

Sudut Pandang

Pencapaian 16,3 juta kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa daya tarik Bali masih sangat kuat di mata dunia. Namun, pertanyaan yang layak dipikirkan bukan hanya "bagaimana mendatangkan lebih banyak wisatawan?", melainkan juga "wisatawan seperti apa yang ingin dihadirkan ke Bali?"

Pertumbuhan jumlah wisatawan memang mendorong ekonomi daerah. Namun, jika peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan, manfaat ekonomi bisa diiringi oleh meningkatnya kemacetan, volume sampah, tekanan terhadap sumber daya air, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal.

Di sisi lain, banyak destinasi wisata dunia kini mulai beralih dari mengejar kuantitas menuju kualitas wisatawan. Fokusnya bukan lagi sekadar memecahkan rekor jumlah kunjungan, melainkan menghadirkan wisatawan yang tinggal lebih lama, memiliki pengeluaran lebih tinggi, menghormati budaya lokal, serta berkontribusi terhadap ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Bagi Bali yang mengandalkan keindahan alam dan kekayaan budaya sebagai daya tarik utama, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kualitas wisatawan menjadi tantangan yang semakin penting. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari berapa juta orang yang datang, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang mereka tinggalkan bagi masyarakat dan seberapa baik Bali tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Menurut Anda, apakah Bali sebaiknya tetap berfokus mengejar peningkatan jumlah wisatawan, atau mulai lebih menitikberatkan pada kualitas wisatawan demi keberlanjutan jangka panjang?

Kamis, 16 Juli 2026

Selamat Datang di LENTERA+, Portal Informasi yang Menyinari Perspektif

LENTERA+ hadir sebagai ruang informasi yang mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan sudut pandang yang mencerahkan. Di tengah derasnya arus informasi digital, kami percaya bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan berita yang cepat, tetapi juga informasi yang dapat dipercaya dan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap setiap peristiwa.

Mengusung slogan "Menyinari Informasi, Menambah Perspektif", LENTERA+ berkomitmen menghadirkan sajian berita yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membantu pembaca memahami konteks di balik setiap kejadian. Kami percaya bahwa informasi yang berkualitas akan melahirkan perspektif yang lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai isu.

Ke depan, LENTERA+ akan menyajikan beragam informasi dari berbagai bidang, mulai dari peristiwa nasional dan daerah, ekonomi, teknologi, pendidikan, budaya, hingga isu-isu sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Setiap konten akan disusun dengan mengedepankan prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab serta mengutamakan kepentingan publik.

Kami juga menyadari bahwa media terus berkembang seiring perubahan zaman. Oleh karena itu, LENTERA+ akan terus berinovasi dalam menyajikan informasi yang mudah diakses, nyaman dibaca, dan relevan dengan kebutuhan pembaca, tanpa meninggalkan nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan integritas.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca yang telah berkunjung ke LENTERA+. Dukungan, masukan, dan partisipasi Anda menjadi semangat bagi kami untuk terus berkembang dan menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selamat datang di LENTERA+. Bersama, mari menyinari informasi dan menambah perspektif.

Bagaimana Bali Menjadi Bali? Jejak Leluhur, Hindu-Buddha, Kerajaan, Jawa, dan Tiongkok yang Membentuk Pulau Dewata

Jejak sejarah dan kebudayaan yang membentuk Bali melalui perjalanan panjang lintas zaman. Ketika mendengar kata Bali , yang terbayang biasan...