Bagaimana Bali Menjadi Bali? Jejak Leluhur, Hindu-Buddha, Kerajaan, Jawa, dan Tiongkok yang Membentuk Pulau Dewata

Jejak sejarah dan kebudayaan yang membentuk Bali melalui perjalanan panjang lintas zaman.

Ketika mendengar kata Bali, yang terbayang biasanya adalah pura, upacara, banjar, subak, gamelan, tari, serta kehidupan masyarakat yang begitu lekat dengan adat dan agama.

Tetapi, pernahkah kita bertanya: apakah Bali memang sejak awal sudah seperti yang kita kenal sekarang?

Jawabannya tidak.

Bali yang dikenal hari ini merupakan hasil perjalanan yang sangat panjang. Jejaknya dapat ditelusuri dari kehidupan masyarakat prasejarah, tradisi penghormatan kepada leluhur, berkembangnya pengaruh Hindu dan Buddha, munculnya kerajaan-kerajaan Bali Kuno, hubungan dengan Jawa, perdagangan dengan Tiongkok, perubahan politik setelah ekspansi Majapahit, hingga perkembangan kehidupan keagamaan pada masa Gelgel.

Yang menarik, pengaruh baru tidak selalu menghapus yang lama.

Sebagian tradisi dan bentuk budaya yang lebih tua justru mengalami penyesuaian, memperoleh makna baru, kemudian hidup sebagai bagian dari kebudayaan Bali.

Karena itu, pertanyaan yang lebih menarik bukan sekadar siapa yang membawa Hindu ke Bali?

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

Bagaimana Bali menjadi Bali?

Untuk menjawabnya, kita harus kembali jauh sebelum istilah “Pulau Dewata” digunakan seperti sekarang.

Bali tidak lahir dalam satu zaman

Sejarah Bali tidak dimulai ketika sebuah kerajaan berdiri atau ketika seorang tokoh datang dari luar pulau.

Jauh sebelum munculnya prasasti dan kerajaan, manusia telah hidup di Bali dan meninggalkan berbagai jejak arkeologis.

Tinggalan prasejarah dan megalitik berupa sarkofagus, menhir, tahta batu, arca, serta berbagai struktur batu menunjukkan bahwa masyarakat masa lalu telah memiliki kehidupan sosial dan sistem kepercayaan sendiri.

Yang menarik, sejumlah tinggalan megalitik kemudian tetap berada dalam lingkungan tempat suci dan bahkan diperlakukan sebagai benda sakral.

Hal ini penting untuk memahami sejarah Bali.

Ketika pengaruh Hindu dan Buddha berkembang, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa seluruh kepercayaan sebelumnya hilang. Bukti arkeologi justru menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus perubahan.

Dengan kata lain, Bali tidak dibangun dari ruang kosong.

Ada kehidupan dan kebudayaan yang telah lebih dahulu berkembang sebelum munculnya kerajaan-kerajaan yang meninggalkan catatan tertulis.

Pejeng dan jejak masa yang jauh lebih tua

Salah satu kawasan penting untuk melihat panjangnya perjalanan tersebut adalah Pejeng, Gianyar.

Di Pura Penataran Sasih terdapat Nekara Pejeng, benda perunggu dari masa perundagian yang menjadi salah satu tinggalan prasejarah paling penting di Bali. Nekara Pejeng juga telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

Nekara merupakan bagian dari kebudayaan perunggu masa prasejarah. Tradisi nekara di Asia Tenggara berkaitan dengan perkembangan teknologi logam pada masa perundagian, jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan Bali Kuno.

Karena itu, benda yang kini berada di lingkungan pura tersebut tidak dapat dibaca hanya dari fungsi keagamaannya sekarang.

Ia juga merupakan pengingat bahwa kehidupan manusia di Bali memiliki sejarah yang jauh lebih tua daripada masa kerajaan.

Pura tempat sebuah benda disakralkan dapat terus berkembang dan berubah, sementara benda yang diwariskan di dalamnya berasal dari zaman yang jauh lebih tua.

Di sinilah salah satu kunci memahami Bali:

sebuah benda dapat berubah fungsi dan makna tanpa harus kehilangan jejak sejarahnya.

Dari masa tanpa tulisan menuju Bali yang mulai meninggalkan catatan

Persoalan dalam mempelajari masa awal Bali adalah keterbatasan sumber tertulis.

Tidak ada catatan sejarah lengkap yang menceritakan kehidupan masyarakat Bali dari tahun ke tahun sejak masa prasejarah.

Karena itu, peneliti harus menggabungkan berbagai bukti: arkeologi, artefak, struktur bangunan, prasasti, bahasa, aksara, serta sumber-sumber tradisional.

Salah satu tonggak penting adalah Prasasti Sukawana AI, yang bertahun 882 Masehi dan selama ini dikenal sebagai salah satu, bahkan disebut dalam sumber pelestarian sebagai prasasti tertua di Bali. Prasasti tersebut antara lain memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat dan pertanian pada masa Bali Kuno.

Dari sumber-sumber seperti ini, kita mulai melihat bahwa masyarakat Bali pada abad ke-9 bukanlah masyarakat yang sederhana.

Sudah ada kehidupan pertanian, pengaturan air, kelompok masyarakat, kehidupan keagamaan, dan struktur sosial yang cukup kompleks.

Bali mulai meninggalkan jejak tertulis.

Dan sejak saat itu, kita memiliki kesempatan lebih besar untuk mendengar suara masyarakat masa lalu melalui prasasti.

Blanjong: ketika Bali mulai terdengar melalui nama raja

Jejak penting berikutnya membawa kita ke Blanjong, Sanur.

Di kawasan ini ditemukan Prasasti Blanjong, yang menjadi salah satu sumber primer penting untuk sejarah Bali Kuno.

Prasasti tersebut bertahun Saka 835, yang dalam sejumlah sumber dibaca sebagai 913 Masehi, dan menyebut nama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti itu menggunakan aksara dan bahasa yang menunjukkan adanya hubungan budaya yang luas pada masa tersebut.

Prasasti lain yang berkaitan dengan Sri Kesari ditemukan di Malet Gede, Panempahan dan Pukuh.

Prasasti Pukuh juga bertahun Saka 835 dan mencatat kemenangan Sri Kesari atas musuh serta upaya mempersatukan wilayah tertentu di bawah kekuasaannya.

Dari sini, sejarah Bali menjadi lebih terang.

Kita tidak lagi hanya berhadapan dengan benda-benda arkeologis tanpa tulisan, tetapi mulai menemukan nama penguasa, wilayah, konflik, dan struktur kekuasaan.

Bali telah memasuki fase sejarah yang meninggalkan catatan tertulis.

Bali Kuno: kerajaan, agama, pertanian, dan perdagangan

Sumber-sumber prasasti menunjukkan bahwa pada masa Bali Kuno telah muncul kerajaan dengan pergantian penguasa yang berlangsung selama berabad-abad.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali mencatat sedikitnya 21 raja yang dapat diketahui melalui rangkaian prasasti Bali Kuno. Daftar tersebut mencakup Sri Kesari Warmadewa, Ugrasena, Tabanendra, Udayana, Anak Wungsu, Jayasakti, Jayapangus hingga Astasura Ratna Bumi Banten.

Kehidupan masyarakat pada masa itu juga telah berkembang jauh.

Prasasti Sukawana AI pada 882 Masehi menyebut huma, yang berarti sawah. Prasasti Bebetin AI pada 896 Masehi memberikan petunjuk mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan air, termasuk undagi pengarung, pembuat terowongan air atau aungan. Sementara istilah kasuwakan, yang kemudian berkembang menjadi istilah subak, ditemukan dalam prasasti abad ke-11.

Artinya, ketika kita berbicara tentang Bali Kuno, kita tidak hanya berbicara mengenai raja dan pura.

Kita juga berbicara mengenai petani, air, sawah, desa, perdagangan, dan sistem kehidupan masyarakat.

Bali mulai memperlihatkan sebuah masyarakat yang terorganisasi.

Hindu dan Buddha berkembang melalui proses, bukan pergantian mendadak

Ini bagian yang sering disederhanakan ketika sejarah Bali diceritakan.

Kita sering mendengar bahwa Hindu datang ke Bali, lalu masyarakat Bali berubah menjadi Hindu.

Bukti sejarah menunjukkan proses yang lebih rumit.

Prasasti dan tinggalan arkeologis memperlihatkan keberadaan berbagai tradisi keagamaan. Di Pura Kehen, misalnya, prasasti awal yang diperkirakan berasal dari rentang 882–914 Masehi menyebut nama-nama bhiksu. Prasasti berikutnya, yang diperkirakan berasal dari 1016–1049 Masehi, menyebut Senapati Kuturan dan pejabat kerajaan.

Sumber-sumber mengenai Bali Kuno juga menunjukkan keberadaan berbagai sekte atau aliran keagamaan.

Karena itu, perkembangan keagamaan di Bali lebih tepat dipahami sebagai proses pertemuan, penyesuaian, dan perkembangan, bukan pergantian mendadak dari satu sistem kepercayaan ke sistem lainnya.

Rsi Markandeya: antara tradisi dan bukti sejarah

Nama Rsi Markandeya memiliki tempat penting dalam tradisi sejarah dan keagamaan Bali.

Tradisi yang berkembang menghubungkannya dengan perjalanan dari Jawa menuju Bali dan kawasan Besakih.

Namun, di sinilah kita harus membedakan antara tradisi sejarah dan bukti sejarah tertulis yang dapat diberi tanggal.

Kisah mengenai Rsi Markandeya terutama diwariskan melalui sumber-sumber tradisional. Bahkan sumber pelestarian kebudayaan yang membahas perkembangan pertanian Bali menyebut kisah kedatangan Rsi Markandeya dari Gunung Raung sebagai bagian dari tradisi sastra seperti Purana Markandeya dan Kawit Babad Agama Hindu Wenten Ring Bali.

Karena itu, kisah Rsi Markandeya tetap penting sebagai bagian dari ingatan budaya Bali, tetapi detail kronologis perjalanan tersebut tidak dapat disamakan tingkat kepastiannya dengan prasasti yang memiliki angka tahun.

Ini bukan berarti tradisinya harus ditolak.

Justru dengan membedakan keduanya, kita dapat menghargai tradisi tanpa mengubahnya menjadi fakta sejarah yang belum terbukti.

Pura Besakih menjadi salah satu warisan penting yang merekam perjalanan panjang sejarah dan perkembangan kehidupan keagamaan di Bali. (Ilustrasi)

Besakih: tradisi, prasasti, dan perjalanan panjang

Pura Besakih menjadi salah satu contoh paling jelas mengenai bagaimana sejarah Bali perlu dibaca melalui berbagai lapisan sumber.

Tradisi menghubungkan kawasan Besakih dengan Rsi Markandeya dan kisah penanaman Panca Datu.

Namun, bukti tertulis yang dapat diberi tanggal menunjukkan keberadaan dan pentingnya kawasan Besakih pada masa yang lebih kemudian.

Prasasti Penataran Besakih A bertahun Saka 1366 atau 1444 Masehi, sedangkan Prasasti Penataran Besakih B bertahun Saka 1380 atau 1458 Masehi. Prasasti Gaduh Sakti Selat bertahun Saka 1393 atau 1471 Masehi juga menyebut kawasan Gunung Basukir.

Artinya, sejarah Besakih tidak dapat diringkas menjadi satu cerita tentang siapa yang pertama kali mendirikannya.

Kawasan suci tersebut memiliki perjalanan panjang.

Tradisi memberi kita ingatan.

Arkeologi memberikan benda dan struktur.

Prasasti memberikan petunjuk waktu.

Ketiganya perlu dibaca bersama, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.

Mpu Kuturan dan penataan kehidupan masyarakat

Memasuki sekitar abad ke-11, nama Mpu Kuturan menjadi penting dalam tradisi sejarah Bali.

Yang menarik, nama Kuturan juga muncul dalam sumber tertulis.

Prasasti Pura Kehen yang diperkirakan berasal dari rentang 1016–1049 Masehi menyebut Senapati Kuturan.

Sementara tradisi Bali menghubungkan Mpu Kuturan dengan penataan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, Mpu Kuturan sangat erat dikaitkan dengan konsep Kahyangan Tiga dan penataan kehidupan desa.

Pemerintah Provinsi Bali juga mencatat bahwa pengaruh Mpu Kuturan terhadap arsitektur dan tata ruang Bali berlangsung melalui proses adaptasi terhadap pola yang telah ada sebelumnya.

Ini menarik karena menunjukkan bahwa perubahan kebudayaan tidak selalu berarti membuang sistem lama.

Sebuah sistem baru dapat justru menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebiasaan masyarakat yang sudah ada.

Dengan demikian, agama tidak hanya berkembang sebagai persoalan keyakinan.

Ia ikut membentuk cara masyarakat mengatur ruang, desa, pura, pertanian, dan hubungan sosial.

Pura Kehen: contoh bagaimana yang lama beradaptasi

Pura Kehen memberikan gambaran yang sangat menarik.

Prasasti-prasasti yang berkaitan dengan Pura Kehen menunjukkan keberadaannya sejak sekitar abad ke-9 atau awal abad ke-10 Masehi. Prasasti berikutnya berasal dari sekitar 1016–1049 Masehi dan prasasti lainnya bertahun 1204 Masehi.

Yang lebih menarik adalah struktur pura yang berteras-teras.

BPCB Bali melihat bentuk tersebut sebagai sesuatu yang mengingatkan pada struktur bangunan berundak dari tradisi megalitik.

Sumber yang sama juga melihat adanya kesinambungan dalam pemujaan terhadap kekuatan seperti Hyang Api, Hyang Tanda dan Hyang Karimana yang kemudian berkembang dalam kerangka keagamaan Hindu.

Di sini kita mendapatkan contoh nyata dari proses yang sejak awal menjadi pertanyaan tulisan ini:

pengaruh baru tidak selalu menghapus yang lama.

Kadang yang terjadi adalah perubahan bentuk dan makna.

Bali juga terhubung dengan dunia Tiongkok

Kalau sejarah Bali hanya dilihat dari hubungan dengan India dan Jawa, gambarnya belum lengkap.

Ada jaringan lain yang penting: hubungan dengan Tiongkok.

Hubungan tersebut tidak dapat begitu saja ditempatkan hanya pada masa Raja Jayapangus.

Temuan arkeologis dan penelitian mengenai benda-benda Tiongkok menunjukkan adanya hubungan yang lebih panjang melalui perdagangan.

Bahkan kajian mengenai hubungan masyarakat Tionghoa dan Bali mencatat temuan cermin perunggu dari masa Dinasti Han di Bali serta keramik Dinasti Tang di kawasan Blanjong, Sanur sebagai bagian dari bukti hubungan yang berlangsung jauh sebelum periode Majapahit.

Pada masa Bali Kuno, hubungan ekonomi tersebut juga terlihat melalui keberadaan uang kepeng.

Penelitian arkeologi mengenai uang kepeng Dinasti Song menunjukkan bahwa koin Tiongkok merupakan salah satu jenis temuan penting dalam kajian hubungan perdagangan dan jaringan ekonomi di Nusantara.

Dengan demikian, hubungan Bali dan Tiongkok sebaiknya tidak dipahami sebagai satu peristiwa.

Ia merupakan bagian dari jaringan perdagangan dan pertemuan manusia yang berlangsung dalam waktu panjang.

Uang kepeng menjadi salah satu jejak hubungan Bali dengan jaringan perdagangan Tiongkok dan kemudian berkembang dalam berbagai praktik sosial dan budaya Bali. (Ilustrasi)

Dari uang menjadi bagian dari kebudayaan

Di Bali, uang kepeng kemudian dikenal sebagai pis bolong.

Yang menarik bukan hanya asal-usul bendanya, tetapi perubahan fungsi dan maknanya.

Benda yang pada awalnya berkaitan dengan aktivitas ekonomi kemudian dapat digunakan dalam berbagai konteks sosial, ritual, dan kebudayaan Bali.

Perubahan tersebut menunjukkan satu proses penting dalam akulturasi:

sebuah benda yang berasal dari luar dapat memperoleh makna baru ketika masuk ke dalam kebudayaan lokal.

Karena itu, ketika masyarakat Bali masih menggunakan pis bolong dalam berbagai keperluan upacara dan kebudayaan, yang terlihat bukan sekadar peninggalan sistem pembayaran lama.

Di sana terdapat sejarah pertemuan antara Bali dan dunia perdagangan Asia.

Jayapangus dan Kang Cing Wie: sejarah atau ingatan budaya?

Kisah Raja Jayapangus dan Kang Cing Wie menjadi salah satu cerita paling terkenal mengenai hubungan Bali dengan Tiongkok.

Jayapangus merupakan salah satu raja Bali Kuno yang keberadaannya dapat ditelusuri melalui prasasti. BPCB Bali menempatkannya dalam rentang Saka 1099–1103, atau sekitar 1177–1181 Masehi.

Namun, kisah mengenai pernikahannya dengan Kang Cing Wie terutama hidup dalam tradisi dan ingatan budaya Bali.

Dinas Kebudayaan Bali, misalnya, masih merekam kisah Jayapangus dan Kang Cing Wie dalam berbagai karya seni seperti Tari Legong Raja Cina.

Karena itu, kisah tersebut menarik bukan semata-mata karena kita harus menentukan apakah setiap detailnya merupakan fakta sejarah.

Yang lebih penting adalah bagaimana kisah itu menunjukkan ingatan masyarakat Bali tentang pertemuan dengan kebudayaan Tiongkok.

Dan di sinilah kita perlu membedakan:

Hubungan Bali dengan Tiongkok sudah berlangsung melalui jaringan perdagangan.

Sementara kisah Jayapangus dan Kang Cing Wie menjadi salah satu bentuk narasi budaya yang kemudian hidup sangat kuat dalam masyarakat Bali.

Jawa datang ke Bali yang sudah memiliki kebudayaan

Hubungan Bali dengan Jawa juga berlangsung panjang.

Pengaruh Jawa tidak hanya menyangkut agama, tetapi juga bahasa, sastra, pemerintahan, seni, politik, dan jaringan kekuasaan.

Salah satu perubahan politik terbesar terjadi pada 1343 Masehi, ketika ekspansi Majapahit mencapai Bali.

Pada saat itu Bali berada di bawah pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten, salah satu raja terakhir Bali Kuno yang namanya tercatat dalam sumber sejarah.

Setelah ekspansi tersebut, pengaruh Majapahit semakin kuat dalam kehidupan politik Bali.

Namun, satu hal harus digarisbawahi:

penaklukan politik tidak sama dengan menghapus kebudayaan yang telah berkembang sebelumnya.

Bali sudah memiliki sejarah, sistem sosial, kehidupan keagamaan, bahasa, pertanian, dan tradisi selama berabad-abad.

Karena itu, pengaruh Jawa-Majapahit lebih tepat dilihat sebagai lapisan baru yang kemudian bertemu dengan kebudayaan lokal.

Dari Bali Kuno menuju Gelgel

Setelah periode Bali Kuno dan perubahan politik akibat ekspansi Majapahit, pusat kekuasaan Bali berkembang menuju Gelgel.

Pada periode inilah kehidupan politik, keagamaan, seni, sastra, dan kebudayaan Bali kembali mengalami perkembangan penting.

Salah satu tokoh yang kemudian sangat kuat dalam tradisi Bali adalah Danghyang Nirartha, yang dikenal pula sebagai Pedanda Sakti Wawu Rauh.

Sumber BPCB Bali yang membahas Pura Erjeruk menyebut bahwa berdasarkan lontar Pemargin Danghyang Nirartha di Bali, beliau datang ke Bali sekitar abad ke-16 Masehi, pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong di Gelgel. Dalam tradisi tersebut, Nirartha kemudian diangkat sebagai Bhagawanta sekaligus penasihat raja.

Sekali lagi, sumbernya penting untuk dibaca sesuai jenisnya.

Kisah perjalanan Nirartha terutama diwariskan melalui lontar dan tradisi, sehingga tidak semua detailnya memiliki kedudukan yang sama dengan prasasti bertanggal.

Tetapi pengaruh Nirartha terhadap perkembangan kebudayaan dan kehidupan keagamaan Bali kemudian menjadi sangat kuat.

Padmasana dan perkembangan arsitektur keagamaan Bali

Salah satu perkembangan yang sering dikaitkan dengan masa Danghyang Nirartha adalah Padmasana.

Padmasana kemudian menjadi salah satu bentuk bangunan penting dalam arsitektur pura Bali.

Pemerintah Provinsi Bali menyebut bahwa kedatangan Danghyang Nirartha pada abad ke-16 membawa pengaruh terhadap perkembangan penggunaan Padmasana dan penataan fungsi tempat pemujaan.

Namun, kalimat “Nirartha menciptakan Padmasana” terlalu sederhana jika digunakan sebagai fakta sejarah yang pasti.

Lebih tepat dikatakan bahwa perkembangan konsep dan penggunaan Padmasana dalam arsitektur keagamaan Bali sangat erat dikaitkan dengan periode dan pengaruh Danghyang Nirartha.

Perbedaan kecil dalam kalimat ini penting.

Sebab sejarah bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang seberapa kuat bukti yang mendukungnya.

Jadi, apakah Bali kehilangan jati diri karena banyak pengaruh luar?

Justru sejarah Bali menunjukkan hal sebaliknya.

Semakin jauh kita menelusurinya, semakin jelas bahwa Bali tidak terbentuk dengan cara menutup diri dari dunia luar.

Bali berkali-kali mengalami pertemuan.

Dengan kebudayaan yang lebih tua.

Dengan tradisi Hindu dan Buddha.

Dengan Jawa.

Dengan jaringan perdagangan Tiongkok.

Dengan Majapahit.

Dengan berbagai perkembangan politik dan keagamaan pada masa berikutnya.

Tetapi setiap pertemuan tidak selalu menghasilkan peniruan.

Masyarakat lokal memilih, menyesuaikan, mengolah, dan memberi makna baru.

Itulah sebabnya pengaruh dari luar tidak otomatis membuat Bali kehilangan identitasnya.

Jadi, bagaimana Bali menjadi Bali?

Sekarang kita bisa kembali kepada pertanyaan awal.

Bagaimana Bali menjadi Bali?

Jawabannya ternyata tidak dapat diberikan hanya dengan satu nama.

Bukan hanya Rsi Markandeya.

Bukan hanya Mpu Kuturan.

Bukan hanya raja-raja Bali Kuno.

Bukan hanya Majapahit.

Bukan hanya Danghyang Nirartha.

Dan bukan pula hanya karena pengaruh India, Jawa, atau Tiongkok.

Bali menjadi Bali melalui proses panjang ketika masyarakat lokal bertemu dengan berbagai pengaruh, memilih, menyesuaikan, mengubah, lalu mewariskannya kepada generasi berikutnya.

Dari tradisi leluhur hingga pura.

Dari kehidupan pertanian hingga sistem desa.

Dari prasasti hingga lontar.

Dari perdagangan hingga pis bolong.

Dari hubungan dengan Jawa hingga Majapahit.

Dari kisah Jayapangus dan Kang Cing Wie hingga perkembangan Gelgel.

Dari perkembangan kehidupan keagamaan hingga Padmasana.

Semua lapisan itu tidak berdiri sendiri.

Mereka bertumpuk.

Saling memengaruhi.

Dan dalam perjalanan yang sangat panjang, membentuk sesuatu yang memiliki karakter khas.

Bali.

Bajra Sandhi: ketika perjalanan panjang itu divisualisasikan

Menariknya, perjalanan panjang tersebut juga dapat dilihat secara visual di Monumen Bajra Sandhi di Denpasar.

Monumen ini memiliki rangkaian 33 diorama yang menggambarkan perjalanan sejarah masyarakat Bali dari masa prasejarah, Bali Kuno dan Bali Madya hingga perjuangan dan masa kemerdekaan. Sumber akademik mengenai Bajra Sandhi juga mencatat bahwa rangkaian diorama tersebut disusun secara berurutan untuk menggambarkan perjalanan sejarah Bali.

Diorama tentu bukan pengganti prasasti atau hasil penelitian arkeologi.

Namun, ia membantu masyarakat melihat bahwa sejarah Bali bukan satu cerita pendek.

Ada lapisan waktu yang sangat panjang.

Ada perubahan.

Ada pertemuan.

Ada konflik.

Ada penyesuaian.

Dan ada warisan yang terus diteruskan.

Sejarah Bali bukan tentang siapa yang paling berpengaruh

Mungkin ini bagian terpenting dari perjalanan kita.

Sejarah sering diceritakan seperti perlombaan untuk mencari siapa yang datang lebih dahulu atau siapa yang paling berpengaruh.

Tetapi sejarah Bali memperlihatkan sesuatu yang lebih menarik.

Sebuah kebudayaan tidak selalu terbentuk karena satu pihak menang dan pihak lain kalah.

Kadang sebuah kebudayaan justru lahir karena masyarakat mampu mengolah pertemuan.

Yang lama tidak seluruhnya dibuang.

Yang baru tidak seluruhnya ditelan.

Keduanya bertemu.

Kemudian lahirlah sesuatu yang berbeda.

Sesuatu yang akhirnya menjadi milik masyarakat setempat.

Mungkin karena itulah Bali memiliki wajah yang begitu khas.

Di satu sisi terdapat jejak kehidupan leluhur yang sangat tua.

Di sisi lain terdapat filsafat dan praktik keagamaan Hindu.

Ada jejak Buddha.

Ada pengaruh Jawa.

Ada hubungan dengan Tiongkok.

Ada warisan kerajaan.

Ada desa adat.

Ada banjar.

Ada subak.

Ada pura.

Ada seni.

Ada upacara.

Namun setelah semua lapisan tersebut hidup dan berkembang selama berabad-abad, kita tidak menyebutnya sebagai kumpulan budaya asing.

Kita menyebutnya:

Bali.

Dan mungkin, pada akhirnya, itulah jawaban paling sederhana sekaligus paling dalam dari pertanyaan:

Bagaimana Bali Menjadi Bali?

Bali menjadi Bali bukan karena tidak pernah menerima pengaruh dari luar.

Bali menjadi Bali karena berbagai pertemuan itu diolah menjadi kebudayaan yang kemudian dihidupi, dimaknai, dan diwariskan oleh masyarakat Bali.

Dan perjalanan itu belum selesai.

Sebab ketika berbagai lapisan kepercayaan, sejarah, seni, dan pengaruh budaya tersebut bertemu, lahirlah bentuk-bentuk kebudayaan yang jauh lebih menarik untuk dibedah.

Salah satunya adalah Barong dan Rangda.

Di sana pertanyaannya menjadi lebih tajam:

Apakah Barong dan Rangda benar-benar “asli Bali”, atau justru menjadi contoh bagaimana Bali kembali mengolah berbagai pengaruh menjadi sesuatu yang khas Bali?

Itulah cerita berikutnya.

Vila di Hutan Desa Pejarakan Dibongkar, Pemprov Bali Tegaskan Kawasan Hutan Bukan Ruang Bebas Bangunan

Pembongkaran bangunan vila di kawasan Perhutanan Sosial Hutan Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, Sabtu (12/9/2026). Sumber : Pemprov Bali

Buleleng - Pembongkaran bangunan vila di kawasan Perhutanan Sosial Hutan Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada Sabtu, 12 September 2026, menandai langkah tegas Pemerintah Provinsi Bali dalam menertibkan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin langsung proses pembongkaran bangunan yang berada di areal Hutan Desa Pejarakan tersebut. Penertiban dilakukan setelah ditemukan pembangunan sarana akomodasi yang dinilai tidak memenuhi sejumlah persyaratan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan wisata alam.

Namun, persoalan di Pejarakan tidak berhenti pada keberadaan bangunan vila. Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya memastikan kawasan yang telah diberikan hak pengelolaan melalui skema Perhutanan Sosial tetap digunakan sesuai fungsi dan rencana pengelolaannya.

Vila Tidak Tercantum dalam Rencana Kelola Perhutanan Sosial

Hutan Desa Pejarakan dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Wana Makmur Hutan Desa Pejarakan berdasarkan SK Nomor 3583/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020 tertanggal 5 Juni 2020.

Kawasan tersebut memiliki luas sekitar 700 hektare dan mencakup sekitar 3.262 kepala keluarga.

Dalam dokumen pengelolaan Perhutanan Sosial, pembangunan vila yang menjadi temuan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali itu tidak tercantum dalam Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).

Artinya, persoalannya bukan semata-mata bangunan berdiri di kawasan hutan, tetapi juga menyangkut kesesuaian kegiatan dengan rencana pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan.

Temuan mengenai bangunan di kawasan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian Pansus TRAP DPRD Bali. Pada Maret hingga Juni 2026, Pansus melakukan pendalaman dan kemudian merekomendasikan penertiban terhadap bangunan yang dinilai tidak memiliki dasar perizinan dan kesesuaian tata ruang yang diperlukan.

Sejumlah Persyaratan Perizinan Belum Terpenuhi

Selain tidak tercantum dalam RKPS, bangunan vila di Banjar Dinas Goris Kemiri juga disebut belum memiliki sejumlah persyaratan penting.

Di antaranya adalah izin terkait penggunaan air bawah tanah. Aktivitas pengambilan air dari dalam tanah disebut telah dilakukan meskipun izin penggunaan air bawah tanah belum dimiliki.

Bangunan tersebut juga belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta belum memperoleh izin resmi dari instansi perizinan. Selain itu, penelitian terkait tata kelola lanskap juga belum dilakukan.

Kondisi tersebut menjadi bagian dari alasan penertiban dilakukan. Pemilik bangunan sebelumnya telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun, hingga pelaksanaan penertiban, peringatan tersebut tidak diindahkan.

Karena itu, pemerintah kemudian mengambil langkah pembongkaran.

Gubernur Bali memimpin langsung proses pembongkaran bangunan vila di areal Perhutanan Sosial Hutan Desa Pejarakan, Buleleng. Sumber : Pemprov Bali

Penegakan Aturan Tidak Berhenti pada Pembongkaran

Dalam proses pembongkaran, Gubernur Koster menegaskan bahwa pembangunan dan pemanfaatan ruang di Bali harus mengikuti peraturan yang berlaku.

“Karena itu hari ini dilakukan pembongkaran, berkaitan dengan peraturan daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan, jadi saya tegaskan jangan main-main dengan peraturan yang berlaku di Bali,” kata Koster.

Pesan tersebut menjadi penting karena persoalan pemanfaatan ruang di Bali tidak hanya berkaitan dengan izin mendirikan bangunan, tetapi juga menyangkut fungsi kawasan dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kasus Pejarakan, pemerintah tidak ingin penertiban berhenti setelah bangunan diruntuhkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali ditugaskan untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagai hutan sosial, termasuk melalui penanaman kembali pada kawasan yang telah mengalami gangguan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan penertiban nantinya bukan hanya terlihat dari hilangnya bangunan, tetapi juga dari sejauh mana fungsi kawasan dapat dipulihkan.

Ketika Pariwisata Berhadapan dengan Fungsi Hutan

Bali memiliki tekanan pembangunan yang tinggi, terutama karena sektor pariwisata membutuhkan ruang untuk akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung.

Namun, kawasan hutan memiliki fungsi yang berbeda dengan kawasan yang memang diperuntukkan bagi pembangunan akomodasi. Karena itu, pemanfaatannya tidak dapat hanya dilihat dari nilai ekonominya, tetapi harus mengikuti fungsi kawasan, rencana pengelolaan, tata ruang, serta ketentuan perizinan.

Kasus Hutan Desa Pejarakan menjadi pengingat bahwa skema Perhutanan Sosial juga memiliki aturan dan tujuan yang harus dijaga. Pemberian hak pengelolaan kepada lembaga desa bukan berarti kawasan tersebut berubah menjadi ruang bebas untuk pembangunan.

Justru karena pengelolaannya diberikan kepada masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial, fungsi ekologis, sosial, dan manfaat kawasan bagi masyarakat harus tetap menjadi bagian penting dari pengelolaan.

Dugaan Keterlibatan Pemodal Asing Masih Ditelusuri

Dalam penertiban tersebut, pemerintah juga menyebut adanya indikasi keterlibatan warga negara asing sebagai pemodal dengan menggunakan nama warga lokal dalam proses pembangunan.

Namun, informasi tersebut masih berupa indikasi yang menurut pemerintah sedang ditelusuri. Karena itu, belum tepat menyimpulkan adanya pelanggaran atau keterlibatan pihak tertentu sebelum proses pemeriksaan menghasilkan bukti dan kesimpulan resmi.

Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran.

Pada akhirnya, pembongkaran bangunan di Hutan Desa Pejarakan membawa persoalan yang lebih luas daripada sekadar merobohkan sebuah bangunan.

Penertiban tersebut menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam menjaga fungsi ruang di Bali: apakah kawasan hutan benar-benar dipertahankan sesuai peruntukannya, dan apakah setelah penertiban dilakukan, fungsi ekologis kawasan dapat benar-benar dipulihkan.

Bagi masyarakat, persoalan ini juga menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata dan investasi di Bali memiliki batas. Pembangunan dapat berjalan, tetapi ruang yang memiliki fungsi khusus tetap harus dihormati dan dikelola sesuai aturan.

UDG XXXIII Bali 2026: Dari Tradisi 1978 hingga Upaya Menjaga Nilai dan Karakter Bali

Pembukaan Utsawa Dharma Gita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Denpasar. sumber : Pemprov Bali

DENPASAR — Suara sloka, kakawin, kidung, gaguritan dan dharmawacana kembali memenuhi ruang-ruang Taman Budaya Provinsi Bali. Utsawa Dharma Gita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 berlangsung di Denpasar pada 11–16 September 2026.

Namun, UDG bukan sekadar perlombaan yang digelar untuk mencari peserta terbaik. Di balik berbagai kategori yang dipertandingkan terdapat perjalanan panjang untuk menjaga tradisi lisan, sastra, bahasa, pengetahuan keagamaan, sekaligus nilai yang diwariskan antargenerasi.

UDG XXXIII dibuka di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Center), Denpasar, Jumat (11/9/2026). Tahun ini kegiatan mengusung tema “Dharmagita Atmanam Dharma” dan mempertandingkan 11 bidang dengan 37 kategori.

Berawal dari Tradisi yang Hidup di Masyarakat

Untuk memahami mengapa UDG masih dipertahankan hingga sekarang, perjalanan sejarahnya perlu dilihat lebih jauh.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Dharma Gita telah lama berkembang di masyarakat melalui berbagai kelompok pesantian, baik di Bali maupun di luar Bali. Sebelum menjadi kegiatan berskala nasional, Pemerintah Daerah Bali juga telah menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk lomba kekawin dan kidung.

Dalam pengertian keagamaan Hindu, Dharma Gita berkaitan dengan tradisi pembacaan atau pelantunan teks-teks suci dan susastra Hindu. Istilah Utsawa berarti festival atau perlombaan, sedangkan Dharma Gita berarti nyanyian suci keagamaan.

Dengan demikian, UDG pada dasarnya bukan tradisi yang muncul tiba-tiba sebagai sebuah kompetisi. Ia tumbuh dari praktik keagamaan dan kebudayaan yang sudah lebih dahulu hidup di masyarakat.

Tahun 1978 Menjadi Titik Penting

Tradisi tersebut kemudian memperoleh bentuk yang lebih terorganisasi.

Catatan resmi Ditjen Bimas Hindu mencatat Utsawa Dharma Gita pertama dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada 1978. Saat itu kegiatan tersebut masih dikenal dengan nama “Pembinaan Seni Sakral”.

Materinya berupa pembinaan nyanyian pengiring tari Sanghyang serta berbagai jenis kidung dan kekawin dengan kekhasan daerah masing-masing. Pesertanya merupakan utusan dari seluruh wilayah di Bali.

Pelaksanaan kedua berlangsung di Denpasar pada 1979 dengan kegiatan yang semakin berkembang, antara lain parade seni, pameran foto, kekawin, kidung macepat dan phalawakya. Pada 1980, kegiatan ketiga kembali berlangsung di Denpasar dan mulai melibatkan utusan kabupaten se-Bali serta Lombok.

Setelah tiga pelaksanaan awal tersebut di Bali, penyelenggaraan kemudian berkembang menjadi Utsawa Dharma Gita tingkat nasional. Pelaksanaan nasional berikutnya tercatat berlangsung di Jakarta pada 1991, kemudian berlanjut ke berbagai daerah di Indonesia.

Artinya, UDG yang berlangsung di Bali pada 2026 bukan kegiatan yang baru dibentuk. Ia merupakan bagian dari perjalanan pembinaan Dharma Gita yang telah berlangsung sejak 1978—hampir lima dekade.

Bukan Sekadar Mencari Juara

Seiring perkembangannya, materi UDG juga semakin luas. Tidak lagi hanya berkaitan dengan kidung dan kekawin, kegiatan ini berkembang mencakup pembacaan Sloka, Palawakya, Dharma Widya, Dharma Wacana, menghafal Sloka, hingga berbagai bentuk nyanyian keagamaan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa yang ingin dipelihara bukan hanya kemampuan bernyanyi atau tampil di atas panggung. Ada pengetahuan dan nilai yang berada di balik teks yang dibaca, dilantunkan dan disampaikan.

Dalam catatan Ditjen Bimas Hindu, UDG diarahkan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Weda, meningkatkan sraddha dan bhakti, melestarikan serta mengembangkan Dharma Gita, meningkatkan keterampilan membaca kitab suci dan kidung keagamaan, memperluas wawasan mengenai kidung daerah, serta membina kader-kader dharmawacana.

Karena itu, perlombaan hanyalah salah satu bentuk dari proses yang lebih besar.

Yang hendak dipertahankan adalah kemampuan sebuah generasi untuk mengenal warisan sastra dan pengetahuan yang sebelumnya diwariskan oleh generasi terdahulu.

UDG 2026 dan Tantangan Perubahan Zaman

Hampir 50 tahun setelah pelaksanaan pertamanya, persoalan tersebut masih relevan, tetapi konteksnya telah berubah.

Generasi sekarang hidup dalam lingkungan yang jauh berbeda dibandingkan masyarakat ketika UDG pertama diselenggarakan pada 1978. Perubahan teknologi, pola komunikasi dan gaya hidup membuat cara generasi muda memperoleh pengetahuan juga berubah.

Dalam situasi seperti itu, tantangan pelestarian budaya bukan hanya bagaimana membuat sebuah tradisi tetap dipentaskan, tetapi bagaimana memastikan generasi berikutnya memahami isi dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Hal tersebut pula yang menjadi salah satu pokok perhatian dalam UDG Bali XXXIII 2026.

Kurator UDG XXXIII menyebut kegiatan tahun ini juga menjadi tahapan untuk menjaring peserta terbaik Bali yang akan mewakili daerah pada UDG tingkat nasional 2027 di Sulawesi Tengah. Sebelum perlombaan, pembinaan telah dilakukan di sembilan kabupaten/kota sejak Juli 2026.

Dengan demikian, UDG memiliki dua fungsi sekaligus: menjaga keberlanjutan tradisi dan menyiapkan generasi yang mampu meneruskannya.

Foto bersama seluruh undangan dan peserta yang hadir dalam pembukaan Utsawa Dharma Gita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Denpasar. Sumber : Pemprov Bali.

11 Bidang, 37 Kategori

Pada UDG XXXIII 2026 terdapat 11 bidang dengan 37 kategori. Bidang tersebut meliputi membaca Sloka, Palawakya, Kakawin, Kidung, Nyanyian Keagamaan Hindu, Gaguritan, Dharmawacana Bahasa Bali, Dharmawacana Bahasa Inggris, Menghafal Sloka, Dharmawiwada, dan Dharmacarita.

Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa ruang yang hendak dijaga melalui UDG cukup luas. Ada kemampuan membaca, melantunkan, menghafal, memahami, menyampaikan gagasan dan mengolah bahasa.

Dalam konteks kebudayaan Bali, bahasa dan sastra bukan hanya alat komunikasi. Di dalamnya terdapat pengetahuan tentang cara masyarakat memahami kehidupan, hubungan manusia dengan lingkungan, etika, agama dan kehidupan sosial.

Karena itu, hilangnya kemampuan memahami sastra dan bahasa tidak sekadar berarti berkurangnya kemampuan menggunakan sebuah bentuk bahasa. Dalam jangka panjang, hal itu juga dapat berarti terputusnya salah satu jalur pewarisan pengetahuan.

Ketika UDG Berbicara tentang SDM Bali

Persoalan pewarisan nilai tersebut kemudian bertemu dengan isu pembangunan sumber daya manusia.

Saat membuka UDG XXXIII, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya membangun SDM Bali yang unggul dan berintegritas. Menurutnya, pembangunan manusia tidak cukup hanya dengan kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga membutuhkan karakter.

Koster mengaitkan pandangan tersebut dengan pembelajaran mengenai perjalanan peradaban Bali sejak masa Bali Kuno. Ia menyebut nilai seperti jemet, tekun, ulet, rajin, jujur dan berpegang pada satya sebagai karakter yang menurutnya perlu terus dijaga.

Ia juga menyinggung munculnya berbagai persoalan sosial, termasuk ketidakjujuran dan korupsi, sebagai tantangan terhadap nilai integritas. Namun, ia menegaskan perilaku tersebut tidak menggambarkan mayoritas masyarakat Bali.

Di sinilah UDG memperoleh makna yang lebih luas.

Jika sastra dan dharmagita hanya dipelajari untuk memperoleh nilai tertinggi dalam perlombaan, maka fungsi pembinaannya menjadi terbatas. Sebaliknya, jika nilai yang terkandung di dalamnya ikut membentuk cara seseorang berpikir dan bertindak, maka tradisi tersebut masih memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Bahasa dan Sastra sebagai Ekosistem Kehidupan

Koster juga menempatkan bahasa Bali, aksara Bali dan sastra Bali sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali.

Menurutnya, ketiganya tidak semata-mata merupakan peninggalan masa lalu, tetapi merupakan bagian dari ekosistem kehidupan masyarakat Bali yang mengandung nilai, pengetahuan dan identitas budaya.

Pandangan tersebut sejalan dengan posisi UDG yang sejak awal memang berangkat dari tradisi sastra dan nyanyian keagamaan yang hidup di masyarakat.

Ada hubungan yang cukup jelas antara keduanya: sastra membutuhkan generasi yang mempelajarinya, sementara generasi membutuhkan ruang untuk mengenal dan memahami sastra tersebut.

UDG menjadi salah satu ruang itu.

Dari Panggung ke Kehidupan

Perjalanan UDG dari Pembinaan Seni Sakral pada 1978 hingga UDG XXXIII pada 2026 memperlihatkan bahwa bentuk kegiatan dapat berubah mengikuti zaman. Materi bertambah, kategori berkembang, peserta semakin luas dan penyelenggaraannya menjadi bagian dari pembinaan hingga tingkat nasional.

Tetapi pertanyaan dasarnya tetap sama: bagaimana warisan pengetahuan dan nilai tidak berhenti pada satu generasi?

Itulah sebabnya UDG tidak cukup dipahami hanya sebagai lomba membaca Sloka, menyanyikan Kidung atau membawakan Kakawin. Di balik perlombaan terdapat usaha untuk menjaga agar tradisi lisan dan sastra tetap memiliki pembaca, pendengar, pelantun dan penerus.

Tema “Dharmagita Atmanam Dharma” pada UDG XXXIII 2026 semakin menegaskan arah tersebut. Dharmagita tidak berhenti sebagai suara yang terdengar di panggung, tetapi diharapkan menuntun manusia untuk memahami dan menghidupkan nilai yang dibawanya.

Hampir lima dekade setelah pertama kali diselenggarakan di Denpasar, pertanyaan tentang masa depan UDG pada akhirnya bukan hanya siapa yang menjadi juara.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah suara di panggung berhenti, apakah nilai yang dilantunkan itu ikut tinggal dalam kehidupan generasi yang mendengarnya?

Di situlah sesungguhnya keberlanjutan UDG diuji.

Mengapa Sejumlah Gunung Api Indonesia Erupsi Bersamaan? Ada Kaitannya dengan Gempa Tektonik?

Peta MAGMA Indonesia menunjukkan sebaran gunung api di Indonesia dan tingkat aktivitasnya pada 8 September 2026.

Sumber: MAGMA Indonesia, Badan Geologi Kementerian ESDM, tangkapan layar 8 September 2026

JAKARTA — Sejumlah gunung api di Indonesia kembali menunjukkan aktivitas erupsi dalam waktu yang berdekatan. Fenomena ini sempat menimbulkan pertanyaan: apakah erupsi Gunung Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Gunung Ibu dan beberapa gunung api lainnya saling berkaitan? Atau apakah ada gempa tektonik yang menjadi pemicunya?

Pertanyaan tersebut menarik karena gunung api dan gempa bumi memang sama-sama berkaitan dengan dinamika kerak bumi. Namun, keduanya tidak otomatis memiliki hubungan sebab-akibat.

Data pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan bahwa pada 31 Agustus 2026 sedikitnya enam gunung api di Indonesia mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Keenamnya adalah Gunung Ibu di Maluku Utara, Semeru di Jawa Timur, Ili Lewotolok dan Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur, Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Sinabung di Sumatera Utara.

PVMBG menegaskan bahwa aktivitas tersebut merupakan dinamika vulkanik yang berlangsung secara independen, bukan karena gunung-gunung tersebut saling memicu. Indonesia memiliki banyak gunung api aktif yang berada pada lingkungan tektonik sangat kompleks, sehingga kemunculan erupsi pada waktu yang sama bukan sesuatu yang secara otomatis menunjukkan adanya satu pemicu yang sama.

Indonesia memang berada di lingkungan yang sangat aktif

Indonesia berada pada kawasan pertemuan lempeng tektonik yang menghasilkan aktivitas gempa sekaligus membentuk banyak gunung api.

Dalam kondisi seperti ini, magma terus terbentuk dan bergerak melalui sistem di bawah permukaan. Tetapi setiap gunung api memiliki sistem magma, saluran, tekanan, kandungan gas, serta kondisi batuan yang berbeda.

Karena itu, ketika beberapa gunung api meletus dalam hari atau minggu yang sama, kesamaan waktunya belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semuanya mempunyai satu penyebab.

Justru yang perlu dilihat adalah apa yang terjadi di masing-masing gunung sebelum erupsi.

Pada kasus Sinabung, misalnya, Badan Geologi mencatat adanya rentetan 85 gempa vulkanik sebelum erupsi pada 31 Agustus 2026 pukul 10.17 WIB. Gunung tersebut kemudian mengalami erupsi dengan kolom sekitar 3.500 meter di atas puncak. Data seperti ini menunjukkan adanya proses yang berlangsung di dalam sistem vulkaniknya sendiri.

Gunung api punya “mesin” sendiri di bawah permukaan

Erupsi pada dasarnya terjadi ketika magma dan gas dari dalam bumi bergerak naik dan tekanan di dalam sistem vulkanik cukup besar untuk mendorong material menuju permukaan.

Pergerakan tersebut dapat menghasilkan berbagai jenis gempa vulkanik. Karena itu, gempa yang terekam di sekitar gunung api tidak selalu berarti gempa tektonik sedang memicu gunung tersebut.

USGS menjelaskan bahwa gempa vulkanik dapat terjadi akibat pergerakan magma dan gas, perubahan tekanan, maupun rekahan batuan. Jenis gempa dan pola kegempaannya menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk memahami pergerakan material di dalam gunung api.

Inilah sebabnya pemantauan gunung api tidak hanya melihat apakah terjadi gempa atau tidak. Para ahli juga memperhatikan jenis gempa, kedalaman, jumlah kejadian, deformasi tubuh gunung, perubahan gas, serta perubahan visual.

Dengan kata lain, “ada gempa” belum tentu berarti “gempa menyebabkan erupsi”.

Lalu, apakah gempa tektonik bisa memicu erupsi?

Jawabannya adalah bisa, tetapi dalam kondisi tertentu.

Penelitian dan pemantauan kegunungapian menunjukkan bahwa gempa tektonik yang cukup besar dapat mengubah tekanan dan tegangan pada sistem gunung api. Gelombang seismik juga dapat memengaruhi sistem magma.

Namun, gunung api tersebut umumnya harus sudah berada dalam kondisi yang sangat dekat dengan fase erupsi. USGS menyebut sedikit kasus gempa besar—terutama gempa lokal yang berdekatan dengan gunung api—yang diduga berkaitan dengan erupsi berikutnya. Syarat pentingnya adalah adanya magma yang sudah siap mengalami erupsi dan tekanan yang cukup tinggi di dalam sistem tersebut.

Jadi, gempa tektonik lebih tepat dipahami sebagai pemicu tambahan, bukan “sumber magma” yang membuat gunung tiba-tiba meletus.

Ibaratnya, sebuah gunung api yang sudah berada dalam kondisi sangat tertekan dapat memperoleh “dorongan terakhir” dari perubahan tekanan akibat gempa. Tetapi jika sistem magmanya belum siap, gempa yang sama belum tentu menghasilkan erupsi.

Rangkaian gempa September juga tidak otomatis menjelaskan erupsi

Pada awal September 2026 memang terjadi beberapa gempa tektonik yang cukup signifikan di Indonesia.

BMKG mencatat gempa M5,4 di selatan Jawa pada 4 September 2026 dengan mekanisme yang berkaitan dengan aktivitas subduksi Indo-Australia di bawah Eurasia. Pada 1 September, gempa M5,5 juga terjadi di wilayah Laut Halmahera Tengah akibat aktivitas sesar aktif.

Menariknya, episode erupsi menerus Anak Krakatau dimulai pada 4 September 2026 pukul 23.07 WIB, beberapa jam setelah gempa di selatan Jawa.

Tetapi hubungan waktu tersebut belum cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat.

Mengapa?

Karena Anak Krakatau sudah menunjukkan aktivitas erupsi sejak Juli 2026. Badan Geologi mencatat bahwa sejak 2 Juli 2026 gunung tersebut berada pada Level III atau Siaga dan terus mengalami rangkaian erupsi Strombolian sebelum episode erupsi menerus pada 4 September.

Dengan demikian, jauh lebih hati-hati jika dikatakan bahwa gempa dan erupsi tersebut terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, bukan bahwa gempa tersebut telah terbukti menyebabkan erupsi Anak Krakatau.

Aktivitas Anak Krakatau Bukan Peristiwa yang Muncul Tiba-Tiba

Aktivitas Gunung Anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir merupakan bagian dari rangkaian aktivitas vulkanik yang telah berlangsung sejak beberapa bulan sebelumnya.

Badan Geologi mencatat, setelah mengalami jeda erupsi sejak Desember 2023, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada 2 Juli 2026. Sejak saat itu, seri erupsi tipe Strombolian terus berlangsung dan status aktivitas gunung api dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Aktivitas tersebut kemudian berlanjut hingga awal September. Pada 4 September pukul 23.07 WIB, Anak Krakatau memasuki episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam, sebelum berakhir pada 6 September pukul 00.04 WIB. Setelah episode tersebut berakhir, aktivitas kembali menunjukkan erupsi Strombolian.

Pemantauan Badan Geologi pada 6–7 September masih merekam aktivitas kegempaan yang cukup tinggi, antara lain 3 gempa erupsi, 9 gempa hembusan, 93 gempa low frequency, 98 gempa hybrid/fase banyak, 4 tremor menerus, dan 1 gempa vulkanik dangkal.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas Anak Krakatau perlu dilihat sebagai sebuah episode vulkanik yang berkembang dari waktu ke waktu, bukan hanya berdasarkan satu kejadian erupsi yang berlangsung dalam hitungan jam. Karena itu, pemantauan terhadap perubahan aktivitas menjadi penting untuk memahami perkembangan kondisi gunung api dan potensi bahayanya.

Ilustrasi Anak Gunung Krakatau dan aktivitas vulkaniknya. Ilustrasi digunakan untuk membantu menggambarkan aktivitas gunung api.

Mengapa banyak gunung api bisa aktif hampir bersamaan?

Ada bagian penting yang sering terlewat ketika fenomena seperti ini diberitakan.

Indonesia memiliki banyak gunung api aktif yang berada dalam satu kawasan tektonik yang sangat dinamis. Artinya, secara statistik memang memungkinkan beberapa gunung api mengalami peningkatan aktivitas pada periode yang berdekatan.

Namun masing-masing gunung tetap mempunyai sistem magma yang berbeda.

Gunung Ibu, misalnya, memang telah menunjukkan aktivitas erupsi berkelanjutan. Global Volcanism Program Smithsonian Institution mencatat aktivitas erupsi harian Gunung Ibu pada akhir Agustus hingga awal September 2026.

Hal serupa terlihat pada Ili Lewotolok. Aktivitas erupsi gunung api di Lembata telah berlangsung sebelum awal September dan terus berlanjut. Pada 7 September, gunung tersebut kembali mengalami erupsi dengan kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak.

Artinya, beberapa gunung yang tampak “meletus bersamaan” sebenarnya sudah berada dalam fase aktif masing-masing.

Kesamaan waktu menjadi lebih mudah terjadi karena Indonesia memang memiliki banyak sistem vulkanik yang aktif secara bersamaan.

Yang justru penting: membedakan gempa tektonik dan gempa vulkanik

Bagi masyarakat, istilah “gempa” mudah menimbulkan kesan bahwa semuanya merupakan satu fenomena.

Padahal dalam pemantauan gunung api, jenis gempa sangat penting.

Gempa tektonik terjadi akibat pelepasan energi dari pergerakan atau deformasi batuan dan sesar di kerak bumi.

Sementara itu, gempa vulkanik dapat berkaitan dengan rekahan batuan, pergerakan magma, atau perpindahan fluida dan gas di dalam sistem gunung api.

Keduanya dapat terjadi di kawasan yang sama, bahkan dapat muncul dalam periode yang berdekatan. Tetapi mekanisme dan maknanya berbeda.

Penelitian USGS terhadap aktivitas kegempaan gunung api juga menunjukkan bahwa gempa volcano-tectonic dapat menjadi salah satu tanda awal proses intrusi magma pada sejumlah gunung api. Namun untuk menentukan penyebabnya, data kegempaan harus dibaca bersama informasi geologi, deformasi, hidrologi dan geokimia.

Jadi, apakah semua erupsi ini berkaitan dengan gempa?

Belum ada dasar ilmiah untuk menyimpulkan demikian.

Ada hubungan antara proses tektonik dan vulkanisme dalam skala besar karena keduanya merupakan bagian dari dinamika bumi. Gempa besar tertentu juga memang dapat memengaruhi sistem gunung api yang sudah berada dalam kondisi kritis.

Tetapi untuk kasus rangkaian erupsi gunung api Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2026, keterangan PVMBG justru menyebut aktivitas enam gunung api tersebut sebagai dinamika vulkanik independen.

Bahkan secara global, hubungan gempa dan erupsi juga tidak sederhana. Analisis USGS terhadap gempa M4 ke atas di sekitar gunung api menemukan bahwa hanya sebagian kecil erupsi yang didahului gempa seperti itu, sementara sebagian besar gempa tersebut tidak diikuti erupsi.

Karena itu, melihat beberapa gunung meletus bersamaan lalu langsung menghubungkannya dengan satu gempa tektonik dapat menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana.

Bukan sekadar “banyak gunung meletus”

Fenomena ini sebenarnya memberi pelajaran penting tentang cara membaca bencana geologi.

Indonesia bukan hanya negara yang memiliki banyak gunung api. Indonesia juga berada di lingkungan tektonik yang membuat proses magma, gempa bumi, deformasi kerak, dan pergerakan fluida bawah permukaan berlangsung secara aktif.

Karena itu, beberapa gunung api dapat mengalami erupsi pada waktu yang berdekatan tanpa harus mempunyai satu “pipa magma” yang saling terhubung.

Yang lebih penting daripada mencari satu penyebab tunggal adalah membaca pola masing-masing gunung: bagaimana kegempaannya berubah, apakah tubuh gunung mengalami penggelembungan, bagaimana gas vulkaniknya berubah, dan apakah ada perubahan lain yang menunjukkan magma sedang bergerak.

Di situlah ilmu vulkanologi bekerja—bukan hanya menjawab “gunung mana yang meletus?”, tetapi juga berusaha memahami “apa yang sedang terjadi jauh di bawah permukaan sebelum gunung itu meletus?”

Dan bagi masyarakat, pemahaman tersebut penting. Sebab tidak setiap gempa berarti gunung akan meletus, dan tidak setiap beberapa gunung yang meletus bersamaan berarti ada satu bencana besar yang sedang bergerak menuju kita.

Yang pasti, aktivitas gunung api tetap harus dipantau berdasarkan data resmi dan rekomendasi PVMBG, karena setiap gunung memiliki karakter dan tingkat bahaya yang berbeda.

Tumpek Uye : Saat Penghormatan pada Satwa Diterjemahkan Menjadi Aksi Nyata di Bali

Perayaan Rahina Tumpek Uye di Bali pada Sabtu, 5 September 2026, diisi persembahyangan dan berbagai aksi kepedulian terhadap satwa serta lingkungan. Sumber : Pemprov Bali

DENPASAR, — Rahina Tumpek Uye yang jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Uye, Sabtu, 5 September 2026, dirayakan serentak di seluruh kabupaten/kota di Bali. Namun, peringatan kali ini tidak berhenti pada persembahyangan.

Di berbagai daerah, penghormatan terhadap satwa diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, mulai dari vaksinasi rabies dan sterilisasi Hewan Penular Rabies (HPR), edukasi kepada masyarakat, pelepasliaran burung, hingga pelepasan tukik kembali ke habitatnya.

Rangkaian kegiatan tersebut menarik karena memperlihatkan bagaimana sebuah tradisi keagamaan yang telah hidup dalam masyarakat Bali dapat diterjemahkan ke dalam persoalan yang sangat konkret: kesehatan hewan, keselamatan manusia, perlindungan satwa, dan keberlanjutan lingkungan.

Bukan Sekadar Upacara, tetapi Apa yang Dilakukan Setelahnya

Di tingkat Provinsi Bali, perayaan Tumpek Uye dipusatkan di Pura Luhur Batukau, Tabanan. Rangkaian kegiatan diawali dengan memberi makan ikan di kolam Beji Pura Luhur Batukau, kemudian pelepasliaran ratusan burung titiran ke alam bebas dan persembahyangan di Pura Beji serta Pura Penataran Luhur Batukau.

Rangkaian tersebut kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan vaksinasi rabies dan sterilisasi massal HPR, terutama anjing, di Banjar Wangaya Kaja, Desa Wangaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan. Pelaksanaan vaksinasi rabies secara gratis memang menjadi salah satu kegiatan yang disiapkan Pemprov Bali dalam momentum Tumpek Uye 2026.

Di sinilah makna Tumpek Uye menjadi lebih mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

Menghormati hewan tidak hanya berarti memberikan perlakuan khusus dalam sebuah upacara. Menjaga kesehatannya, mencegah penyakit menular, mengendalikan populasi secara bertanggung jawab, dan memastikan satwa dapat hidup di habitatnya juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kehidupan.

Vaksinasi Rabies: Melindungi Hewan Sekaligus Manusia

Salah satu kegiatan yang paling nyata adalah vaksinasi rabies dan sterilisasi HPR yang dilaksanakan di sejumlah titik di Bali.

Di Kota Denpasar, misalnya, pelayanan kesehatan hewan pada momentum Tumpek Uye mencakup vaksinasi rabies dan sterilisasi. Di kawasan Taman Catur, Lapangan Puputan Timur, tercatat 40 ekor HPR mendapatkan layanan sterilisasi, selain pelayanan kesehatan hewan lainnya.

Vaksinasi rabies memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar menjaga kesehatan hewan peliharaan. Rabies merupakan penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Karena itu, menjaga kesehatan HPR juga menjadi bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat.

Pemprov Bali pada pelaksanaan Tumpek Uye 2026 juga mengarahkan vaksinasi rabies secara serentak di wilayah banjar, desa maupun kelurahan. Kegiatan tersebut disertai komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya rabies serta pentingnya vaksinasi HPR.

Dengan demikian, nilai kasih terhadap satwa tidak berhenti pada simbol. Ia masuk ke wilayah kesehatan publik.

Dari Burung hingga Tukik, Perhatian Tidak Berhenti pada Hewan Peliharaan

Perhatian terhadap satwa dalam perayaan Tumpek Uye juga tidak hanya ditujukan kepada hewan yang dipelihara manusia.

Di Tabanan, misalnya, pelaksanaan Tumpek Uye di Pura Alas Kedaton menjadi ruang untuk mendoakan dan memuliakan populasi sekitar 1.500 monyet ekor panjang yang hidup di kawasan tersebut.

Sementara itu, aksi konservasi juga dilakukan melalui pelepasan ratusan tukik di Pantai Masceti, Gianyar, serta di Oemah Penyu, Desa Uma Anyar, Kecamatan Seririt, Buleleng. Tukik-tukik tersebut dilepas kembali menuju habitat alaminya sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan fauna dan ekosistem laut Bali.

Di sejumlah wilayah kabupaten/kota lainnya, Tumpek Uye juga diisi dengan persembahyangan serta kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan kesehatan satwa. Vaksinasi rabies, sterilisasi HPR, serta edukasi kepada masyarakat menjadi bagian dari pelaksanaan serentak tersebut.

Rangkaian kegiatan itu menunjukkan satu hal: penghormatan terhadap satwa dapat dilakukan dalam banyak bentuk, sesuai persoalan yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Pelepasan tukik kembali ke habitat alaminya menjadi salah satu aksi nyata dalam rangkaian perayaan Tumpek Uye 2026 di Bali untuk menjaga keberlangsungan satwa dan ekosistem laut.

Sumber : Pemprov Bali.

Mengapa Bali Memiliki Hari Khusus untuk Satwa?

Pertanyaan ini sebenarnya lebih menarik daripada sekadar mengetahui kapan Tumpek Uye dirayakan.

Dalam kalender pawukon Bali, Tumpek Uye jatuh setiap Saniscara Kliwon Wuku Uye dan dikenal pula sebagai Tumpek Kandang. Pada 5 September 2026, hari tersebut kembali diperingati masyarakat Hindu Bali.

Dalam tradisi Hindu Bali, Tumpek Uye bukan berarti manusia menyembah binatang sebagai Tuhan. Penghormatan terhadap satwa merupakan bagian dari pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa melalui manifestasi-Nya yang berkaitan dengan kehidupan satwa.

Salah satu sumber pemerintah juga menjelaskan bahwa Tumpek Kandang merupakan momentum memuliakan makhluk hidup dan mengharmoniskan hubungan manusia dengan lingkungan dalam kerangka Tri Hita Karana.

Karena itu, menyebut Tumpek Uye semata-mata sebagai “hari kasih sayang terhadap binatang” sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan maknanya.

Ada lapisan budaya, keagamaan, ekologis dan etis di dalamnya.

Jejaknya Ada dalam Sundarigama

Salah satu jejak tekstual yang penting dalam pembahasan Tumpek Uye terdapat dalam Lontar Sundarigama.

Dalam kajian terhadap teks tersebut, Saniscara Kliwon Wuku Uye disebut sebagai Tumpek Kandang, disertai pakreti terhadap berbagai jenis makhluk, antara lain hewan berkaki empat, satwa, ikan dan burung.

Istilah pakreti juga menarik untuk diperhatikan.

Ia tidak tepat jika hanya diterjemahkan sebagai rasa sayang atau penghormatan dalam arti perasaan. Di dalamnya terdapat unsur tindakan—sesuatu yang dilakukan manusia terhadap makhluk yang menjadi objek perhatian.

Karena itu, Tumpek Uye dapat dibaca sebagai momentum untuk melakukan sesuatu terhadap kehidupan, bukan hanya mengingatnya.

Pemahaman ini menjadi semakin relevan ketika melihat perayaan Tumpek Uye pada 5 September 2026.

Ada hewan yang divaksin.

Ada yang disterilisasi.

Ada burung yang dikembalikan ke alam.

Ada tukik yang dilepas menuju laut.

Tradisi kemudian bertemu dengan kebutuhan nyata.

Dari Pakreti Menuju Tanggung Jawab

Di sinilah Tumpek Uye menjadi lebih dari sekadar peristiwa keagamaan.

Jika pakreti mengandung unsur tindakan, maka pertanyaan pentingnya adalah: apa yang dilakukan manusia setelah ritual selesai?

Sebab hewan tidak dapat menentukan sendiri bagaimana manusia memperlakukannya.

Anjing tidak dapat memilih untuk mendapatkan vaksin rabies.

Satwa liar tidak dapat menentukan apakah habitatnya akan tetap terjaga.

Tukik tidak dapat memilih apakah laut yang menjadi tempat hidupnya akan bersih atau tercemar.

Manusialah yang memiliki kemampuan untuk menentukan banyak hal tersebut.

Dan justru karena manusia memiliki kemampuan berpikir, tanggung jawabnya menjadi lebih besar.

Tri Hita Karana dan Hubungan Manusia dengan Alam

Nilai tersebut sejalan dengan falsafah Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan melalui Parhyangan, hubungan antarmanusia melalui Pawongan, dan hubungan manusia dengan alam melalui Palemahan.

Dalam konteks Tumpek Uye, hubungan dengan alam menjadi sangat nyata.

Pemerintah Provinsi Bali bahkan memiliki kebijakan yang mengaitkan Saniscara Kliwon Wuku Uye dengan pelaksanaan upacara penyucian danau dan laut atau Danu Kerthi serta Segara Kerthi. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 juga mengatur agar upacara penyucian tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Bali.

Artinya, penghormatan terhadap kehidupan dalam tradisi Bali tidak harus ditempatkan berhadapan dengan upaya konservasi modern.

Keduanya dapat bertemu.

Nilai lama memberikan landasan moral, sementara persoalan zaman sekarang membutuhkan tindakan yang lebih konkret.

Ketika Tradisi Bertemu Persoalan Zaman Sekarang

Dahulu, hubungan manusia dengan hewan sangat dekat dengan kehidupan agraris.

Sapi dan kerbau membantu pekerjaan pertanian. Hewan menjadi bagian dari sumber pangan dan kehidupan rumah tangga. Ikan menjadi sumber kehidupan. Berbagai satwa juga menjadi bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan manusia.

Hari ini persoalannya berkembang.

Manusia menghadapi rabies, persoalan populasi hewan, kerusakan habitat, perdagangan satwa, pencemaran laut dan berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Karena itu, nilai sebuah tradisi tidak harus dipertahankan dengan cara yang selalu sama.

Nilainya dapat diterjemahkan sesuai tantangan zaman.

Tumpek Uye 2026 memperlihatkan contoh sederhana mengenai hal tersebut.

Persembahyangan tetap berjalan.

Tetapi di saat yang sama, hewan divaksin, HPR disterilisasi, masyarakat diberi edukasi, burung dilepas ke alam, dan tukik dikembalikan ke habitatnya.

Vaksinasi rabies dan pelayanan kesehatan hewan menjadi salah satu aksi nyata dalam rangkaian perayaan Tumpek Uye 2026 di Bali. Sumber : Pemprov Bali.

Yang Dihormati Bukan Hanya Hewannya, tetapi Kehidupan

Pada akhirnya, mungkin pertanyaan tentang Tumpek Uye bukan hanya “mengapa hewan mendapatkan hari khusus?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Mengapa manusia perlu diingatkan untuk menghormati kehidupan yang berada di sekelilingnya?

Sundarigama memberikan jejak tekstual mengenai pakreti terhadap berbagai makhluk hidup. Tradisi mengenal Sang Hyang Rare Angon. Kehidupan masyarakat Bali memperlihatkan hubungan yang panjang dengan hewan dan alam. Dan praktik hari ini menunjukkan bagaimana nilai tersebut dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Dengan demikian, Tumpek Uye tidak harus dipahami hanya sebagai hari untuk berterima kasih kepada hewan karena telah memberikan manfaat kepada manusia.

Pemaknaannya dapat bergerak lebih jauh.

Manusia hidup bersama makhluk lain. Manusia membutuhkan alam. Dan karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir serta menentukan nasib banyak makhluk lain, manusia pula yang memiliki tanggung jawab untuk memperlakukannya secara bijaksana.

Tumpek Uye dan Pertanyaan untuk Manusia

Perayaan serentak di Bali pada 5 September 2026 akhirnya menghadirkan sebuah gambaran yang sederhana tetapi penting.

Di satu tempat orang bersembahyang.

Di tempat lain petugas memberikan vaksin.

Ada masyarakat yang membawa hewan peliharaannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ada burung yang kembali ke alam.

Ada tukik yang kembali ke laut.

Semua kegiatan itu berbeda bentuk, tetapi memiliki satu benang merah: penghormatan terhadap kehidupan diterjemahkan menjadi tindakan.

Itulah bagian yang mungkin paling penting untuk dibawa pulang dari Tumpek Uye.

Sebab tradisi tidak hanya berbicara tentang apa yang dilakukan manusia pada satu hari tertentu.

Tradisi juga dapat menjadi pengingat mengenai bagaimana manusia seharusnya menjalani hari-hari berikutnya.

Jika manusia memiliki akal, maka akal itu bukan hanya alat untuk menguasai alam.

Akal juga seharusnya menjadi alasan bagi manusia untuk menjaga kehidupan yang tidak mampu menjaga dirinya sendiri.

Dan mungkin, di situlah Tumpek Uye menjadi relevan bukan hanya sebagai sebuah hari suci, tetapi juga sebagai ruang untuk bercermin tentang hubungan manusia dengan seluruh kehidupan di sekitarnya.

---

Baca juga :

Tumpek Krulut: Sejarah, Makna, dan Warisan Spiritualitas

Trem Listrik Bandara–Canggu Disiapkan, Bali Cari Solusi Kemacetan Tanpa Mengabaikan Karakter Pulau Dewata

Penandatanganan kerja sama pengembangan perkeretaapian antara Pemprov Bali, Pemkab Badung, dan PT KAI di Gedung Kertasabha, Denpasar, Selasa (1/9/2026). sumber:Pemprov Bali

DENPASAR, LENTERA+ — Rencana menghadirkan transportasi massal berbasis rel di Bali memasuki tahap yang lebih konkret. Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani kerja sama pengembangan perkeretaapian yang salah satunya diarahkan pada pembangunan trem listrik berbasis baterai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu, Kabupaten Badung.

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Gedung Kertasabha, Denpasar, Selasa (1/9/2026). Kesepakatan ini menjadi tindak lanjut atas upaya memperbaiki sistem transportasi Bali, terutama di wilayah Badung yang menghadapi kepadatan lalu lintas akibat tingginya pergerakan masyarakat dan wisatawan.

Bandara–Canggu Jadi Koridor Prioritas

Trem yang direncanakan memiliki trase sekitar 12 kilometer dengan koridor awal Bandara I Gusti Ngurah Rai–Canggu. Pengembangan tersebut diarahkan untuk menyediakan alternatif transportasi massal di kawasan Bali selatan yang selama ini sangat bergantung pada kendaraan jalan raya.

Data yang disampaikan dalam rencana tersebut menunjukkan tingginya aktivitas pada koridor ini. Pergerakan harian diperkirakan mencapai sekitar 150 ribu orang dengan sekitar 80 ribu kendaraan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar perlunya moda angkutan massal baru untuk mengurangi tekanan lalu lintas.

Trem diproyeksikan menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan jarak keberangkatan antartrem sekitar 10 menit. Pada kapasitas maksimal, moda ini ditargetkan mampu mengangkut hingga sekitar 60 ribu penumpang per hari atau sekitar 40 persen dari mobilitas pada koridor Bandara–Canggu.

Mengapa Memilih Trem, Bukan MRT atau LRT?

PT KAI memilih konsep trem karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi Bali dibandingkan moda rel berukuran lebih besar seperti MRT atau LRT.

Trem dirancang menggunakan tenaga baterai sehingga tidak memerlukan kabel listrik yang membentang sepanjang jalur. Konsep tersebut juga diarahkan untuk menghasilkan tingkat kebisingan yang lebih rendah serta kendaraan yang relatif kecil dan dapat diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya.

Pilihan teknologi tersebut bukan hanya persoalan teknis. Sejak awal, pengembangan trem juga diarahkan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan, kawasan pariwisata, serta kehidupan masyarakat di sepanjang trase.

Tantangannya Bukan Sekadar Membangun Rel

Bagi Bali, pembangunan transportasi baru memiliki tantangan yang lebih luas daripada sekadar menyediakan jalur dan kendaraan.

Pemerintah Provinsi Bali menekankan agar pengembangan trem tidak mengganggu hotel, akomodasi wisata, objek pariwisata, lingkungan, permukiman, maupun kehidupan masyarakat yang berada di sepanjang rute.

Karena itu, setelah kerja sama ditandatangani, tahapan berikutnya masih mencakup studi teknis, kajian lanjutan, sosialisasi kepada masyarakat, pelibatan desa adat, serta koordinasi dengan pelaku pariwisata, hotel, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pengembangan transportasi harus tetap menjaga keunikan, keindahan, dan kehidupan masyarakat Bali. Trem bahkan diharapkan tidak sekadar menjadi sarana mobilitas, tetapi dapat menjadi bagian dari pengalaman baru dalam perjalanan wisatawan di Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran terkait dalam penandatanganan kerja sama pengembangan trem listrik berbasis baterai rute Bandara I Gusti Ngurah Rai–Canggu.

sumber : Pemprov Bali

Teknologi Baterai dan Identitas Bali

PT KAI juga menempatkan aspek budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan sejak tahap perencanaan.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa kemajuan teknologi transportasi harus tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga identitas dan harmoni Bali. Penggunaan teknologi baterai dinilai dapat membantu menekan dampak lingkungan dan kebisingan, sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.

Dengan demikian, proyek ini membawa dua persoalan sekaligus: bagaimana menyediakan transportasi massal yang mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, dan bagaimana membangun infrastruktur modern tanpa mengubah karakter kawasan yang menjadi salah satu pusat pariwisata Bali.

Groundbreaking Ditargetkan Maret 2027

Jika tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, groundbreaking ditargetkan berlangsung pada Maret 2027. Trase pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2028, sedangkan seluruh jalur hingga Canggu ditargetkan selesai dan beroperasi pada 2029.

Target tersebut menunjukkan bahwa penandatanganan kerja sama pada September 2026 bukan berarti pembangunan fisik langsung dimulai. Masih terdapat rangkaian studi teknis, perencanaan, sosialisasi, serta koordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang harus diselesaikan.

Jika terealisasi, trem Bandara–Canggu akan menjadi salah satu upaya Bali menggeser sebagian mobilitas masyarakat dan wisatawan dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya berapa kilometer rel yang dibangun atau berapa banyak penumpang yang dapat diangkut. Yang lebih penting adalah apakah trem mampu membantu mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus tetap menyatu dengan lingkungan, pariwisata, dan kehidupan masyarakat Bali.

Baca juga :

PLTS Gilimanuk Mulai Dibangun

Sembilan Truk Bantuan dari Bali Berangkat ke NTT, Dukung Pemulihan Pascagempa.

Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran pejabat dan unsur terkait dalam kegiatan pelepasan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana NTT di Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Senin (31/8/2026).

DENPASAR, – Sebanyak sembilan truk bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari Denpasar menuju Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (31/8/2026). Bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali yang dikonsolidasikan melalui Korem 163/Wira Satya.

Pemberangkatan dilakukan dari Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, untuk membantu masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa bumi. Bantuan selanjutnya diarahkan menuju Labuan Bajo sebagai pusat penerimaan sebelum didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan Bali terhadap masyarakat NTT yang kini memasuki tahap pemulihan dan pembangunan kembali setelah bencana.

Bantuan Dikonsolidasikan dari Seluruh Bali

Pengiriman bantuan dilakukan secara bersama agar berbagai bantuan yang dikumpulkan pemerintah daerah di Bali dapat diberangkatkan dalam satu rangkaian pengiriman.

Korem 163/Wira Satya mengoordinasikan proses tersebut dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten dan kota. Selain unsur pemerintah daerah, bantuan juga dihimpun dari sejumlah lembaga dan pihak lain yang turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut.

Sejumlah kebutuhan dasar dikirim dalam sembilan truk tersebut, antara lain beras, mi instan, biskuit, minyak goreng, pakaian, selimut, perlengkapan kebersihan, kompor, terpal, lampu, serta berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Data ANTARA mencatat bantuan yang diberangkatkan antara lain 3.178 kilogram beras, 1.067 dus mi instan, 603 dus pakaian layak pakai, 500 selimut, 92 paket kebersihan, 58 kompor, 150 terpal, dan 52 lampu.

Jenis bantuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga perlengkapan untuk menunjang kehidupan sehari-hari selama proses pemulihan.

Perjalanan Bantuan Membutuhkan Waktu Sekitar Tiga Hari

Pengiriman bantuan dari Bali menuju NTT bukan perjalanan singkat. Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra menyebut perjalanan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hari dua malam.

Karena perjalanan dilakukan melalui jalur darat dan laut dengan medan serta akses yang tidak selalu mudah, proses pengiriman dikoordinasikan dan mendapat pengawalan. Kondisi tersebut membuat keselamatan personel dan keamanan bantuan menjadi bagian penting dalam perjalanan.

Pemerintah Provinsi Bali juga mengingatkan agar pengemudi bergantian selama perjalanan untuk menjaga kondisi fisik dan keselamatan. Bantuan diharapkan tiba dalam keadaan aman dan utuh di pusat penerimaan bantuan di Labuan Bajo.

Gotong Royong Menjadi Kekuatan Pengiriman

Pengiriman sembilan truk tersebut memperlihatkan bagaimana bantuan dari berbagai daerah di Bali dikumpulkan menjadi satu pengiriman. Dengan cara ini, bantuan yang berasal dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat bergerak secara terkoordinasi menuju daerah terdampak.

Salah satu kontribusi yang mendapat perhatian berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Bantuan yang dihimpun mencapai lebih dari Rp700 juta. Rinciannya, sekitar Rp550 juta berupa dana tunai dan Rp150 juta dalam bentuk paket sembako yang dihimpun melalui gotong royong pemerintah daerah, ASN melalui Korpri, serta dukungan CSR Perumda Kota Denpasar.

Besarnya dukungan tersebut menjadi bagian dari keseluruhan bantuan yang dikonsolidasikan untuk dikirim ke NTT.

Pelepasan sembilan truk bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa NTT di Lapangan Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Senin (31/8/2026).

Dukungan Tidak Berhenti pada Bantuan Logistik

Bantuan logistik menjadi salah satu kebutuhan penting dalam situasi pascabencana. Namun, proses pemulihan masyarakat terdampak juga membutuhkan dukungan lain.

Selain sembilan truk logistik, Bali juga mengerahkan tim kesehatan dan trauma healing untuk membantu masyarakat terdampak. Dukungan tersebut memperluas bentuk bantuan, dari pemenuhan kebutuhan dasar menuju dukungan terhadap proses pemulihan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fase setelah bencana tidak berhenti ketika kebutuhan darurat mulai terpenuhi. Masyarakat masih membutuhkan makanan, perlengkapan sehari-hari, layanan kesehatan, serta dukungan untuk kembali menjalani kehidupan secara bertahap.

Bantuan Tahap Berikutnya Masih Terbuka

Pemerintah Provinsi Bali menyatakan pengumpulan bantuan masih terus berlangsung. Apabila jumlah bantuan yang terkumpul mencukupi, pengiriman berikutnya masih terbuka untuk dilakukan.

Dengan demikian, pemberangkatan sembilan truk pada Senin bukan hanya menjadi akhir dari sebuah kegiatan pengumpulan bantuan, tetapi bagian dari dukungan kemanusiaan yang masih dapat berlanjut selama kebutuhan masyarakat terdampak masih ada.

Bagi Bali, pengiriman tersebut menjadi bentuk solidaritas antardaerah sekaligus gotong royong untuk membantu masyarakat NTT melewati masa pemulihan pascabencana.

Baca juga :

Gempa Flores - Aktivitas Tektonik