DENPASAR – Kebutuhan infrastruktur Bali kembali menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Bali. Dalam pertemuan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026), Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan kebutuhan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.
Di sisi lain, Banggar DPR RI menjelaskan arah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) serta sejumlah kemungkinan skema pembiayaan yang dapat mendukung pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Banggar untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait penerimaan serta pengalokasian TKD dalam APBN.
Infrastruktur Bali Menghadapi Beban Pariwisata
Kebutuhan infrastruktur Bali tidak hanya berkaitan dengan pelayanan penduduk. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali juga melayani mobilitas wisatawan dalam jumlah besar.
Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa karakteristik tersebut perlu diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur. Infrastruktur jalan, transportasi, air bersih, energi, pengelolaan sampah, hingga pelabuhan harus mampu menopang aktivitas masyarakat sekaligus kegiatan pariwisata.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti kebutuhan pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan. Konektivitas menuju Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat dinilai penting untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Gagasan pemerataan ini menjadi relevan karena sebagian besar aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali masih terkonsentrasi di wilayah selatan pulau.
Sejumlah Infrastruktur Diusulkan Mendapat Dukungan
Pemprov Bali menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang dinilai memiliki kepentingan lebih luas, antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan.
Beberapa proyek yang disebut meliputi konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, serta konektivitas di kawasan Nusa Penida.
Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Di bidang pelayanan dasar, kebutuhan yang disampaikan mencakup penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Telagawaja, Bendungan Sidan dan Bendungan Titab. Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih juga masuk dalam kebutuhan pembangunan.
Menurut Pemprov Bali, infrastruktur tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung pariwisata, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Mengapa Dukungan Pusat Dibahas?
Pemerintah Provinsi Bali meminta agar alokasi TKD dan dukungan APBN untuk infrastruktur strategis dapat diperkuat.
Alasannya, sejumlah kebutuhan infrastruktur Bali dinilai memiliki dimensi yang melampaui kepentingan pemerintah daerah. Bali merupakan salah satu pintu utama kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan memiliki peran besar dalam perekonomian berbasis pariwisata.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali karena itu perlu dilihat tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi juga karakter Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis karena kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” kata Koster.
Permintaan tersebut merupakan usulan pemerintah daerah. Sampai pertemuan tersebut berlangsung, tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa Bali memperoleh tambahan alokasi TKD atau APBN dengan besaran tertentu.
Banggar Jelaskan Perubahan Pola Transfer ke Daerah
Dari sisi Banggar DPR RI, persoalan transfer ke daerah tidak semata-mata dilihat sebagai kenaikan atau penurunan nominal TKD.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa terdapat perubahan pola pembiayaan. Sejumlah program yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah kini ditangani pemerintah pusat melalui program nasional.
Karena itu, perubahan angka TKD tidak secara otomatis berarti berkurangnya dukungan pemerintah pusat kepada daerah. Sebagian pembiayaan dilakukan melalui program pemerintah pusat yang manfaatnya tetap dirasakan di daerah.
Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam membaca persoalan fiskal Bali. Di satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan ruang anggaran untuk membiayai pembangunan. Di sisi lain, pemerintah pusat juga mengubah cara sejumlah program dan kebutuhan daerah dibiayai.
Ada Alternatif Skema Pembiayaan untuk 2027
Selain membahas pola TKD, Banggar DPR RI juga menyampaikan alternatif pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar untuk mendukung pembiayaan pembangunan pada 2027.
Menurut Syarief, skema tersebut memungkinkan pemerintah daerah menjalankan proyek infrastruktur prioritas melalui lembaga pembiayaan yang ditunjuk pemerintah. Pokok dan bunga pembiayaan tersebut kemudian diperhitungkan sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban kurang bayar DBH pemerintah pusat kepada daerah.
Skema tersebut masih merupakan pembahasan dan alternatif kebijakan, bukan keputusan khusus untuk membiayai proyek tertentu di Bali.
Bagi daerah, ruang pembiayaan seperti ini menjadi penting karena kebutuhan pembangunan infrastruktur sering kali membutuhkan anggaran besar dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui APBD dalam satu tahun anggaran.
Infrastruktur dan Arah Pariwisata Bali
Banggar DPR RI juga melihat hubungan antara kualitas infrastruktur dan masa tinggal wisatawan di Bali.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kunjungan. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan membuat wisatawan tinggal lebih lama, sehingga manfaat ekonominya dapat menjangkau sektor seperti hotel dan UMKM.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan infrastruktur tidak berdiri sendiri. Bagi Bali, kualitas jalan, transportasi, air, lingkungan, dan fasilitas pendukung lainnya berkaitan langsung dengan bagaimana pariwisata berkembang dan memberikan manfaat ekonomi.
Namun, pertumbuhan pariwisata juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pelayanan dasar dan lingkungan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata soal menambah kapasitas, tetapi juga bagaimana kapasitas tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan.
Tantangan Berikutnya Bukan Hanya Anggaran
Pertemuan Pemprov Bali dan Banggar DPR RI menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan fiskal nasional.
Bali membutuhkan infrastruktur untuk mendukung masyarakat, pariwisata, konektivitas antarkawasan, dan pemerataan ekonomi. Pemerintah pusat memiliki berbagai instrumen pembiayaan melalui APBN, TKD, maupun skema lainnya.
Namun, pembahasan mengenai dukungan fiskal belum berarti seluruh kebutuhan tersebut telah memperoleh kepastian anggaran.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah diterjemahkan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
Pada titik itu, persoalan infrastruktur Bali bukan hanya mengenai berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga infrastruktur apa yang paling dibutuhkan, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan sejauh mana pembangunan tersebut mampu memperluas manfaat ekonomi ke seluruh wilayah Bali.
Itulah yang membuat pembahasan dukungan fiskal terhadap Bali menjadi lebih luas daripada sekadar soal tambahan anggaran. Di dalamnya terdapat persoalan konektivitas, pelayanan publik, pariwisata, pemerataan ekonomi, lingkungan, serta hubungan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar