DENPASAR, — Pengembangan kendaraan listrik, teknologi digital, pengelolaan lingkungan, dan industri kreatif menjadi peluang kerja sama yang dijajaki Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Republik Korea atau Korea Selatan. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan daya saing pariwisata Bali.
Peluang tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Jumat (23/10/2026). Selain sektor energi, pembicaraan mencakup pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan perkotaan, pengembangan usaha lokal, hingga keamanan pariwisata.
Pertemuan ini berlangsung sehari setelah peluncuran dukungan Korea Selatan berupa 11 bus listrik dan enam fasilitas pengisian daya untuk pengembangan transportasi publik ramah lingkungan di Bali. Bantuan tersebut menjadi salah satu contoh konkret kerja sama kedua pihak, sementara pembahasan berikutnya membuka peluang kolaborasi di bidang yang lebih luas.
Konversi kendaraan listrik menjadi salah satu peluang
Salah satu hal yang dibahas adalah upaya memperluas penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Bali. Pemerintah Provinsi Bali menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Korea Selatan untuk mendukung konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik melalui keterlibatan pihak ketiga.
Skema ini diharapkan dapat membuka akses bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik tanpa menambah beban biaya secara langsung kepada pengguna. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan mengenai model pembiayaan, kesiapan teknologi, keselamatan kendaraan, serta dukungan infrastruktur.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan kebutuhan akan mitra yang bersedia mendukung program konversi tersebut. Ia berharap Korea Selatan dapat berkontribusi melalui kerja sama teknologi, investasi, dan pengembangan fasilitas pengisian daya.
Peluang ini penting karena transisi menuju kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan pengadaan kendaraan. Ketersediaan infrastruktur, biaya penggunaan, kemudahan perawatan, serta kesiapan layanan menjadi faktor yang menentukan apakah teknologi tersebut dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.
Teknologi digital untuk mendukung pengelolaan Bali
Selain energi bersih, kedua pihak membahas peluang pengembangan kota cerdas atau smart city dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Teknologi tersebut berpotensi mendukung peningkatan pelayanan publik, pengelolaan lalu lintas, pemantauan lingkungan, dan penyediaan informasi bagi wisatawan. Dalam konteks Bali, pemanfaatannya dapat diarahkan untuk membantu pengelolaan kawasan perkotaan dan destinasi wisata yang menghadapi tekanan akibat tingginya aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan.
Meski demikian, penerapan kota cerdas memerlukan perencanaan sesuai kebutuhan daerah. Kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, perlindungan data, dan keberlanjutan biaya operasional perlu menjadi bagian dari pertimbangan agar teknologi benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan.
Duta Besar Yoon Soon-gu menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait di Korea Selatan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan Bali. Pernyataan tersebut membuka peluang tindak lanjut, meskipun bentuk program dan mekanisme kerja samanya masih perlu dibahas lebih lanjut.
Pengelolaan sampah dan lingkungan masuk agenda pembicaraan
Pengelolaan sampah, teknologi daur ulang, transportasi publik, dan penataan perkotaan turut menjadi bidang yang ditawarkan untuk dijajaki bersama. Isu-isu tersebut relevan bagi Bali yang perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, aktivitas pariwisata, dan kelestarian lingkungan.
Dalam pertemuan itu, Yoon mengapresiasi upaya Bali mempertahankan tradisi dan budaya di tengah perkembangan pembangunan. Ia juga menyampaikan bahwa Korea Selatan menargetkan netralitas karbon pada 2050, sehingga pengembangan energi bersih dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menjadi bidang yang dapat mempertemukan kepentingan kedua pihak.
Bagi Bali, peluang kerja sama lingkungan akan lebih bermakna apabila dapat diterjemahkan menjadi program yang menjawab persoalan di lapangan. Penggunaan teknologi, misalnya, perlu disertai sistem pengelolaan yang memadai, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta keterlibatan masyarakat.
Dengan demikian, kerja sama tidak berhenti pada pertukaran pengalaman atau pengenalan teknologi, tetapi dapat diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Industri kreatif Bali berpeluang memperluas jangkauan pasar
Peluang kerja sama juga mencakup pengembangan industri kreatif. Pengalaman Korea Selatan dalam membangun industri musik dan budaya populer yang mampu menjangkau pasar internasional dinilai dapat menjadi referensi bagi pelaku industri kreatif Bali.
Pembelajaran tersebut berpotensi membuka gagasan baru dalam pemasaran karya seni, pengembangan produk kreatif, dan pemanfaatan platform digital. Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong peluang kerja sama teknologi untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM).
Namun, pengembangan industri kreatif Bali perlu tetap bertumpu pada kekuatan budaya lokal. Kolaborasi internasional diharapkan memperluas kesempatan usaha dan akses pasar tanpa menghilangkan karakter seni, tradisi, dan identitas masyarakat Bali.
Keamanan wisatawan menjadi bagian dari kerja sama
Dalam pembicaraan tersebut, keamanan pariwisata juga mendapat perhatian. Yoon menilai koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menjaga rasa aman wisatawan dan mendukung kepercayaan terhadap Bali sebagai destinasi internasional.
Ia mengungkapkan rencana Pemerintah Korea Selatan untuk membuka konsulat di Bali guna memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi warga negara Korea Selatan yang berada di Pulau Dewata. Rencana tersebut masih memerlukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dan belum dapat diperlakukan sebagai pembukaan konsulat yang telah terealisasi.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong koordinasi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Keamanan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pariwisata, baik untuk melindungi wisatawan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan destinasi.
Kerja sama di bidang ini diharapkan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pihak terkait, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga.
Tindak lanjut menjadi penentu manfaat kerja sama
Pertemuan Bali dan Korea Selatan memperlihatkan peluang kolaborasi yang mencakup energi bersih, kendaraan listrik, teknologi digital, pengelolaan lingkungan, industri kreatif, dan keamanan pariwisata. Namun, pembahasan mengenai peluang tersebut belum berarti seluruh bidang telah menjadi kesepakatan formal atau program yang siap dilaksanakan.
Tahap berikutnya membutuhkan penentuan prioritas, pembagian tanggung jawab, skema pendanaan, serta target yang dapat diukur. Dalam pengembangan kendaraan listrik, misalnya, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kendaraan yang tersedia, tetapi juga dari kemudahan akses, biaya penggunaan, kesiapan infrastruktur, dan manfaatnya bagi mobilitas masyarakat.
Hal serupa berlaku bagi teknologi kota cerdas dan pengelolaan lingkungan. Penerapannya perlu menjawab kebutuhan nyata Bali, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi di negara lain.
Bagi Bali, kemitraan internasional akan memberikan nilai tambah apabila mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat, memperkuat daya saing ekonomi, dan menjaga kelestarian alam serta budaya. Peluang kerja sama dengan Korea Selatan kini membuka ruang untuk membahas langkah-langkah tersebut lebih lanjut.
Baca juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar