DENPASAR — Meminjam uang kini bisa dilakukan jauh lebih mudah dibanding beberapa tahun lalu. Hanya dengan telepon genggam dan beberapa proses digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pembiayaan.
Kemudahan tersebut menjadi salah satu perkembangan yang dibawa industri teknologi finansial atau financial technology (fintech). Namun, semakin mudah seseorang memperoleh pembiayaan, semakin penting pula kemampuan untuk memahami kapan harus meminjam, untuk apa uang digunakan, serta bagaimana kewajibannya dikembalikan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).
Forum yang mempertemukan pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, investor, perbankan, asosiasi, dan berbagai pihak terkait itu membahas perkembangan ekosistem pembiayaan digital di Indonesia.
Ketika Pinjaman Digital Dipakai untuk Konsumsi
Salah satu perhatian dalam forum tersebut adalah penggunaan pinjaman daring atau Pindar yang masih cukup banyak untuk kebutuhan konsumtif.
Berdasarkan data nasional yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sementara sekitar sepertiganya masuk ke sektor produktif.
Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi pembiayaan Pindar untuk sektor produktif dapat mencapai 40–50 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tantangan fintech bukan hanya bagaimana membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan pembiayaan, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi dalam jangka lebih panjang.
Di sinilah literasi keuangan menjadi penting.
Mudah Meminjam Tidak Sama dengan Mampu Mengelola Utang
Kemudahan teknologi terkadang membuat keputusan keuangan terasa sederhana.
Seseorang melihat kebutuhan atau keinginan, membuka aplikasi, mengajukan pinjaman, lalu mendapatkan dana. Proses yang cepat dapat membuat orang lupa bahwa di balik kemudahan tersebut tetap ada kewajiban pembayaran dan risiko yang harus dipahami.
Literasi keuangan dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui cara memperoleh pinjaman, tetapi juga memahami bunga atau biaya, jangka waktu pembayaran, hak dan kewajiban sebagai peminjam, serta kemampuan membayar kembali.
Karena itu, pengembangan fintech tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar dana yang berhasil disalurkan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk apa dana tersebut digunakan dan apakah peminjam mampu mengelolanya dengan baik?
Bali Ingin Pembiayaan Lebih Banyak Masuk ke Sektor Produktif
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mendorong agar pembiayaan digital lebih banyak diarahkan kepada sektor produktif yang sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah.
Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang antara lain petani organik, UMKM, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usaha.
Dengan pendekatan tersebut, pinjaman digital tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi dapat menjadi salah satu sumber modal bagi masyarakat yang sedang menciptakan kegiatan ekonomi.
Bagi pelaku usaha kecil, akses terhadap pembiayaan dapat membantu membeli peralatan, menambah persediaan, meningkatkan kapasitas produksi, atau mengembangkan usaha. Namun, pembiayaan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan usaha untuk menghasilkan pendapatan.
1.500 Desa Adat Bisa Menjadi Jalur Edukasi
Penguatan literasi keuangan juga membutuhkan jalur edukasi yang dekat dengan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bali menyebut memiliki jaringan sekitar 1.500 Desa Adat, serta program literasi digital yang menyasar SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali.
Jaringan tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas edukasi mengenai penggunaan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab.
Dengan begitu, literasi keuangan tidak hanya menjadi materi yang dibicarakan dalam forum industri, tetapi bisa sampai kepada masyarakat yang sehari-hari menggunakan layanan keuangan digital.
Fintech Seharusnya Tidak Hanya Mencari Pasar
Besarnya jumlah UMKM di Bali juga menjadi alasan mengapa pembiayaan digital memiliki peluang untuk berkembang di sektor produktif.
Dalam forum FLD 2026, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Bernadino Vega menyebut Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Namun, kebutuhan tersebut tidak hanya menyangkut tersedianya dana. Pelaku usaha juga perlu semakin terhubung dengan ekosistem keuangan yang sehat.
Karena itu, pertumbuhan industri Pindar diharapkan berjalan bersama dengan tata kelola yang baik, transparansi, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.
Pada Akhirnya, Teknologi Hanya Sebuah Alat
Fintech membuat layanan keuangan semakin dekat dengan masyarakat. Tetapi teknologi sendiri tidak menentukan apakah sebuah keputusan keuangan akan membawa manfaat atau justru menjadi masalah.
Pinjaman untuk modal usaha dan pinjaman untuk memenuhi keinginan konsumtif mungkin sama-sama bisa dilakukan melalui ponsel. Yang membedakan adalah keputusan orang yang menggunakannya.
Karena itu, perkembangan pembiayaan digital membutuhkan dua hal yang berjalan bersamaan: akses yang semakin mudah dan masyarakat yang semakin paham menggunakannya.
Fintech Lending Days 2026 menjadi salah satu forum untuk membahas arah tersebut. Forum yang digelar AFPI bersama CNBC Indonesia ini mempertemukan regulator, pemerintah, industri jasa keuangan, investor, perbankan, asosiasi, serta mitra strategis untuk membahas pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan fintech bukan hanya seberapa cepat masyarakat dapat memperoleh uang.
Yang jauh lebih penting adalah apakah kemudahan itu membuat masyarakat dan pelaku usaha menjadi lebih produktif, atau justru semakin mudah mengambil utang yang tidak mereka butuhkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar